jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, isu bakal masuknya jutaan buruh asal Tiongkok sangat sensitif dan harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah. Isu itu tidak boleh sama sekali digampangkan.
Fadli mengatakan, konflik etnis yang melibatkan etnis Tiongkok di masa lalu, telah menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu.
BACA JUGA: Golkar: PDIP Jangan Cemburu Ya
“Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis China, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya, isu mengenai buruh asing asal China merupakan isu sensitif. Pemerintah tidak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi," ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Minggu (17/7).
Selain itu, isu mengenai buruh asing asal Tiongkok ini muncul ketika perekonomian nasional sedang dalam kondisi tidak baik. Ketimpangan ekonomi juga sedang parah-parahnya.
BACA JUGA: Minggu Pagi, Jumlah Arus Balik Kendaraan Semakin Menurun
Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai, ujar Fadli, pemerintah dianggap telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri.
“Kemudian, China saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut China Selatan. Kita perlu menempatkan isu buruh asal China ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan strategis Indonesia,” tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Barat ini..
BACA JUGA: KSAL Halal Bihalal dengan Prajurit TNI AL Wilayah Timur
Fadli lebih jauh menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. Menaker menyatakan bahwa jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun.
"Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu,” papar Fadli.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri. “Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan. Lah ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal China yang kualifikasinya hanya buruh angkut, penggali tanah, tukang semen, atau tukang rumput,” risau Fadli.
Sebagai investor, tambah Fadli, China hanya berada di urutan kesembilan terbesar di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, China hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. "Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh China, hingga 23 persen. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan dari pada kita.” tuturnya.
Fadli kemudian mengingatkan, investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat.
Tapi, menurut dia, apa yang berkembang saat ini justru sebaliknya. “Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari China. Itu kan kebijakan yang tidak benar,” tutup Fadli.
Menanggapi kritikan Fadli, Menaker M Hanif Dhakiri membantah isu bila Indonesia kebanjiran tenaga kerja asal China. Menurut Hanif, berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja asal China setara dengan jumlah pekerja asing dari negara lainnya yang bekerja di Indonesia.
"Bohong besar jika dikatakan akan ada 10 juta pekerja asing asal China yang masuk Indonesia. Kemungkinan, angka itu diolah dari target kunjungan wisatawan mancanegara," singkat politisi PKB itu. (aen/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maluku Perjuangkan Jalur Rempah Jadi Warisan Dunia
Redaktur : Tim Redaksi