jpnn.com - JAKARTA - Wacana Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikritik Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Menurut Fadli, rencana tersebut seharusnya dikaji dulu baru diungkap ke publik.
“Jangan asal bicara. Kaji dulu secara mendalam. Setelah matang baru kemudian diajukan. Ini baru seperempat atau setengah matang diajukan. Jangan dulu lah," kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).
BACA JUGA: Copot Seskab Andi Sebelum Jokowi Dibuat Celaka
Politikus Gerindra itu menambahkan, kajian sangat diperlukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut. Dia berharap, pajak lain tak dinaikkan seiring penghapusan PBB/NJOP.
"Ini kan belum utuh penyampaiannya, baru rencana. Implikasinya apa, apakah pendapatan (daerah) akan berkurang atau justru dalam proses jual beli pajaknya ditingkatkan,” tambah Fadli.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Tuding BW Gunakan KPK sebagai Tameng
Selain itu, Fadli juga menilai banyak keputusan instan selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satunya ialah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga penghentian kurikulum 2013. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pengacara BG Ingatkan Buya Syafii Berhenti Bicara Soal Kapolri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap ‎Penetapan Tersangka Korupsi untuk BG Cacat Hukum
Redaktur : Tim Redaksi