jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon secara terang-terangan merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno. Ini terkait dengan usulan PMN untuk BUMN yang dinilai membebani keuangan negara di RAPBN 2016.
Fadli mengatakan, BUMN harus menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, BUMN mengurangi kesejahteraan rakyat dengan meminta 'jatah' di APBN. Inilah alasannya mengusulkan Rini diganti.
BACA JUGA: Pemerintah Tak Masalah Dengan Usulan DOB, Asal...
"Seharusnya bisa dievaluasi, kalau perlu diganti. Berartikan tidak bisa mengelola aset negara. Saya khawatir ini justru hanya menggerogoti kepentingan negara, saya merekomendasikan Rini diganti," tegas Fadli di gedung DPR Jakarta, Jumat (30/10).
Usulan tersebut, lanjut politikus Gerindra itu, bila Presiden setuju. "Kalau Presiden merasa yang bersangkutan (Rini) hebat ya apa boleh buat," imbuhnya.
BACA JUGA: Gunakan Masker Saat Paripurna Dinilai Bentuk Kritik Pimpinan DPR
Fadli menambahkan, Menteri BUMN seharusnya mampu mengendalikan aset BUMN yang katanya jumlahnya mencapai 5.000 triliun. Namun tindakan Rini justru terbalik, malah masih suka menyusu pada APBN.
"Menteri BUMN harus mengendalikan aset sampai 5 ribu triliun, katanya, kok masih mau ngambil Rp 39 T PMN. Untuk menginjek korporasi, ini menurut saya tidak fair kepada rakyat," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Penindakan Ujaran Kebencian Belum Jelas Ukurannya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasca PMK, Ini Langkah yang Harus Cepat Dilakukan oleh KPU
Redaktur : Tim Redaksi