jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibu kota pada 2018, terburu-buru. Fadli mengingatkan wacana tersebut perlu dikaji mendalam.
"Saya kira terburu-buru, apalagi dengan persoalan pemerintah yang banyak. Ambisinya besar, tapi dengan pendanaan yang berat, sehingga semakin banyak utang luar negeri," kata Fadli Zon, Rabu (5/7).
BACA JUGA: Fadli Zon: KPK Jangan Jadi Alat Politik Penguasa
Menurut Fadli, momentum pemindahan ibu kota untuk saat ini belum tepat. Sebab, negara belum memiliki anggaran untuk pemindahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan anggaran besar, sementara banyak proyek infrastruktur terancam mangkrak karena kesulitan dana.
BACA JUGA: Gali Data Kecelakaan Helikopter, Komisi V Datangi Kantor SAR Semarang
"Konsentrasi dulu saja pemerintah. Enggak usah jauh-jauh memikirkan pindah ibu kota. Itu pekerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana menyejahterakan masyarakat yang makin sulit, itu saja, enggak usah mikir ibu kota," tuturnya.
Fadli juga akan mengecek aturan pemindahan ibu kota, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, ia menilai keputusan itu semestinya memerlukan persetujuan DPR.
BACA JUGA: Gali Data Kecelakaan Helikopter, Komisi V Datangi Kantor SAR Semarang
"Tapi setahu saya enggak pernah ada presedennya pemindahan ibu kota itu. Jadi saya kira itu masih mimpi lah. Lebih baik fokus kepada persoalan jangka pendek," sarannya.
Fadli menuturkan, pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang serta pelaksanaan jangka panjang. Ia mencontohkan Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis.
Fadli menambahkan, bangunan pemerintahan juga harus dimiliki negara, bukan swasta. Sebab, hal itu terkait status ibu kota negara.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Jangan Kaitkan Aksi Teror Dengan Pembahasan Revisi RUU
Redaktur : Tim Redaksi