jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sebagai negarawan tidak mau terpancing membalas tudingan capres nomor urut 01, Joko Widodo, yang menyinggung kepemilikan lahan dalam jumlah besar saat debat capres tahap kedua pada Minggu (17/2).
Menurutnya, Prabowo menahan diri, bahkan hanya bicara hal yang bersifat substantif. Fadli menilai ini berbeda dengan Jokowi.
BACA JUGA: Sandiaga Sangat Hormati Ulama, Bakal Santun Berdebat Lawan Kiai Maruf
Menurut dia, dalam debat Jokowi lebih banyak mengumbar angka. Namun, kata Fadli, sebagian besar angka yang disampaikan Jokowi itu salah, ngawur, dan belakangan dikoreksi.
Fadli mencatat setidaknya ada sembilan data angka yang fatal. Dia mencontohkan soal klaim kebakaran hutan dan lahan, langsung dikoreksi oleh sebuah lembaga pemerhati lingkungan. Selain itu, soal data produksi sawit, impor jagung, impor beras dan lainnya.
BACA JUGA: Pak Jokowi Sudah Biasa Dihina, Toh Rakyat Tetap Memilihnya
BACA JUGA: Pak Jokowi Sudah Biasa Dihina, Toh Rakyat Tetap Memilihnya
“Ini juga harus menjadi catatan, bagaimana etikanya ketika seorang paslon seenaknya mengungkapkan angka yang tidak terverifikasi. Apakah data yang disampaikan termasuk kekeliruan yang dapat dimaklumi atau bagian dari hoaks,” ujar Fadli dalam diskusi Batasan Norma Debat Capres di Media Center DPR KOmpleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
BACA JUGA: Begini Persiapan Sandiaga Jelang Debat Lawan Kiai Ma’ruf
Menurut Fadli, perlu ada kajian ke arah sana. Dia menegaskan, kalau satu dua kesalahan, masih wajar, tetapi kalau kesalahannya sangat masif dan dari sejumlah data yang disampaikan itu ada yang abal-abal, berarti termasuk katagori bohong.
“Bukan lagi kekeliruan teknis terhadap pengutipan sebuah data,” ungkap anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno atau BPN Prabowo – Sandi, itu.
Sebab, lanjut Fadli, kebetulan Jokowi adalah inkumben yang semestinya tidak boleh ada kesalahan apalagi itu data itu bersifat dasar. “Persoalan kebakaran hutan, impor, semestinya tidak salah sama sekali,” katanya.
Fadli melanjutkan, begitu juga klaim Jokowi soal tidak adanya konflik agraria. Padahal, kata Fadli, berdasar laporan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, terjadi 1769 konflik agraria selama Jokowi berkuasa. Bahkan, kata dia, KPA membandingkan selama masa pemerintahan Jokowi lebih banyak konflik agraria ketimbang 10 tahun era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Data itu sampai sekarang tidak bisa dibantah, termasuk oleh TKN 01 tidak ada yang bisa membantah data itu,” katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ara: Jokowi Menang, Prabowo dan Fadli Zon Bisa Bergabung
Redaktur & Reporter : Boy