jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi penjabat (Pj) gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).
Menurut Fadli, kesalahan ini ada di pemerintah, dan bukan di Polri. Dia yakin, Polri sangat berkomitmen ingin menjadi institusi yang netral dan profesional di Pilkada.
BACA JUGA: Gerindra Mau Usung Prabowo Lagi, Ini Bocoran dari Fadli Zon
"Dengan menarik-narik Polri ke dalam Pilkada menurut saya merugikan Polri," tegas Fadli di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (30/1).
Karena itu, Fadli mengatakan, usul Mendagri Tjahjo harus dihentikan. Sebab, usulan menunjuk pati Polri itu menimbulkan spekulasi dan kecurigaan.
BACA JUGA: Kata Prabowo Subianto soal Jenderal Polri jadi Pj Gubernur
"Ditambah lagi dianggap sebagai upaya Pilkada curang karena alasannya tidak jelas," ungkapnya.
Menurut Fadli, masih cukup banyak pejabat yang bisa ditunjuk sehingga tidak memicu kontroversi.
BACA JUGA: Ternyata Bukan Tjahjo yang Pilih 2 Nama Jenderal Polri
Dia menambahkan dengan memaksakan penunjukan pati Polri, Kemendagri akan menimbulkan distrust masyarakat kepada Pilkada, partai peserta dan kandidat itu sendiri.
Lebih lanjut Fadli menuturkan, kalau alasan untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada dalam menunjuk pati Polri, itu tidaklah tepat.
Sebab, ujar dia, urusan kerawanan Pilkada itu bukanlah menjadi tanggung jawab pj gubernur.
"Itu urusan kepolisian untuk menjamin adanya keamanan. Plt gubernur jalankan sisa masa pemerintahan yang membahas belum selesai," katanya.
Sekali lagi, dia mengatakan, yang harus diutamakan adalah pejabat setempat yang memang mengerti situasi daerahnya. Selain itu juga pejabat sipil lainnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lah, Kok Mendagri Malah Seret Polri ke Area Politik Praktis?
Redaktur & Reporter : Boy