jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk kantor cabang di daerah. Alasannya, pembukaan kantor cabang KPK itu hanya akan menambah beban APBN.
"Jangan membebani APBN kita. Institusi induk seperti kepolisian harus diperkuat. KPK ad hoc (sementara, red), sampai kapan kita terus menerus bergantung pada KPK?” kata Fadli di gedung DPR Jakarta, Kamis (18/12).
BACA JUGA: Jamaah Umroh Sering Terlantar, Kemlu Protes ke Kemenag
Politikus Gerindra ini menambahkan, pemberantasan korupsi sejatinya merupakan tugas kepolisian dan kejaksaan. Kalau KPK terus dikembangkan hingga daerah, Fadli khawatir akan terjadi overlapping (tumpang tindih, red) karena saat ini kewenangan komisi antirasuah itu sudah sangat kuat.
"Selama ini kan tugas kepolisian dan kejaksaan agung yang berantas korupsi. KPK yang sekarang sudah cukup kuat. Perlu dipikirkan kembali untuk membuka cabang," jelasnya.
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Tak Mau Ampuni Terpidana Mati Kasus Narkoba
Fadli juga menilai rencana KPK membuka cabang di daerah sama saja befikir dengan logika berfikir terbalik. Pasalnya, sejak awal tujuan pembentukan KPK adalah untuk memperkuat peran institusi penegak hukum yang sudah ada.
"Itu suatu hal pemikiran yang tetbalik. Kalau kinerja kepolisian kurang bagus, maka kita harus perbaiki institusi itu," ujarnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Revolusi Mental itu Apa?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenazah WNI ABK Oryong 501 Diberangkatkan ke Korsel
Redaktur : Tim Redaksi