jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon, mengecam tindakan kelompok bersenjata OPM yang menyandera ribuan warga di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua.
Dia menyebut aksi tersebut sebagai satu tindakan yang tak bisa ditolerir dan mencederai HAM.
BACA JUGA: Fahri: Perlu Perkuat Komunikasi Antarkamar di DPR
"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh kelompok bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal," tegas Fadli.
Penyanderaan tersebut, tak hanya melanggar hukum Indonesia, tapi juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Menurutnya, ini semacam test the water dari OPM.
BACA JUGA: Fahri Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Karena itu, Fadli menegaskan, pihak Kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera bebas.
Apalagi ini sudah lebih dari empat hari. Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun.
BACA JUGA: Bertemu Pemulung, Setya Novanto Bangga dan Kagum
Dalam kondisi ini, pihak Kepolisian dan TNI sebisa mungkin menghindari kontak senjata.
"Utamakan pendekatan persuasif dan preventif. Namun, kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis. Masyarakat bertanya-tanya kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas. Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) bukan kelompok teroris atau separatis," imbuhnya.
Dia mengatakan harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan.
Fadli menegaskan ancaman yang dilakukan OPM selama ini menunjukkan, seolah-olah Indonesia tak berdaya.
"Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, saya mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded. Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN)," paparnya.
Tim Pemantau Otsus Papua DPR RI juga terus menggali perkembangan terbaru. Otsus dibentuk, salah satunya agar permasalahan di Papua bisa cepat teratasi.
DPR, tuturnya, ingin implementasi Otsus ini bisa memberikan dampak strategis bagi penyelesaian permasalahan politik dan keamanan di Papua. Tak hanya dijalankan sebatas business as usual.
"Pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM," ungkapnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Novanto Jamin Pertanian Selalu Jadi Prioritas Pembangunan
Redaktur & Reporter : Natalia