jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyesalkan langkah pemerintah mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut Fadli, hal itu menjadi bukti pemerintah inkonsisten dalam membuat kebijakan.
BACA JUGA: Fadli Zon: Yang Baik Dari Ahok Teruskan, Buruk Tinggalkan
“Selera penguasa tergantung pada situasi bukan kepentingan yang lebih besar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10).
Menurut Fadli, masyarakat tentu mendukung pembangunan.
BACA JUGA: Tentara AS Menyusup, Fadli Zon: Evaluasi Visa On Arrival
Namun, kata Fadli, yang menjadi masalah adalah untuk siapa pembangunan itu.
Fadli menambahkan, jangan sampai masifnya pembangunan hanya menguntungkan segelintir pihak.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Ogah Keliling, Takut Nanti Ganggu Jokowi
“Kemudian merusak yang lain, mengganggu nelayan, mengganggu masyarakat lain dan juga lingkungan hidup di sana,” kata Fadli.
Dia menilai kebijakan pemerintah melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta itu sudah tepat.
Sebab, semua yang terkait reklamasi teluk Jakarta harus dikaji lagi.
Mulai sisi analisis masalah dampak lingkungan (amdal), ekonomi, dan lainnya. Namun, dia heran pemerintah malah mencabut moratorium itu.
“Jadi, jangan berubah-ubah. Sebab, sekarang ini sangat mudah sekali untuk berubah-ubah,” tegas Fadli.
Karena itu, Fadli melihat kebijakan pemerintah mencabut moratorium kental nuansa politis.
“Politis itu bisa memiliki keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu,” kata Fadli.
Fadli menegaskan, pemerintah seharusnya menunggu kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno tentang reklamasi setelah keduanya dilantik nanti.
Dia yakin, Anies-Sandi akan menepati janji kampanye, yakni mencabut izin reklamasi.
“Menurut saya kalau berjanji harus ditepati,” kata Fadli. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Tegaskan Presidential Threshold Banyak Mudarat
Redaktur & Reporter : Boy