jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak heran melihat internal pemerintah saling lempar tanggung jawab soal pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 yang sudah dilarang oleh Presiden Joko Widodo.
Namun dia menilai yang terpenting harus dilakukan adalah mengusut siapa pihak yang bekepentingan dalam pembelian armada pertahanan itu.
BACA JUGA: JK Minta Wiranto Perbaiki Komunikasi 2 Bawahannya
Caranya, kata politikus Gerindra ini, bisa dilihat dari dokumen pembelian heli tersebut. Sehingga akan ketahuan siapa sebenarnya pihak yang merekomendasikan dan mengambil keputusan.
"Dari situ saya kira tidak bisa dibantah lagi siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk pengajuan dan pembelian hekikopter tersebut. Saya kira kepentingan. Pasti kepentingan," kata Fadli di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (7/2).
BACA JUGA: KSAU Selidiki Patgulipat Pembelian Helikopter AW-101
Karena itu, pimpinan dewan yang membidangi politik hukum dan keamanan ini meminta supaya persoalan ini dibuka secara transparan. Sebab, seharusnya ada mekanisme baku dalam pembelian alat-alat dan sistem pertahanan.
"Tapi kalau ada tarik menarik, itu pasti ada kepentingan. Sekarang tinggal diurut saja dari mana dokumen-dokumen itu. Dari situ kita bisa tahu siapa yang mengajukan, siapa yang membeli, siapa yang diuntungkan atau apa," pungkas Fadli.
BACA JUGA: Polisi Kenalkan Berbagai Jenis Narkoba ke Tentara
Diketahui, saat ini Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sedang memulai proses investigasi internal terhadap mekanisme pembelian helikopter tersebut seizin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Tambah Usia, Ini Harapan Fadli Zon ke Prabowo
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam