jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo membantah tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut Presiden Joko Widodo mengundang buzzer-buzzer politik ke Istana di tengah maraknya wabah hoaks dan hate speech.
Johan menjelaskan bahwa yang diundang oleh Jokowi-sapaan Presiden ke Istana hanyalah para netizen. Dalam pertemuan itu pun mereka diimbau untuk cerdas dalam menggunakan media sosial.
BACA JUGA: Fadli Zon: Polri Harus Terbuka dan Tuntas Usut Penyebar Kebencian di Medsos
"Bukan (buzzer-red). Itu kan banyak, ada 80-an. Itu netizen saja. Di situ presiden menyampaikan imbauan untuk tidak saling maki memaki di media sosial kepada siapa pun. Yang santun menggunakan media sosial," kata Johan di kompleks Istana Negara Jakarta, Rabu (30/8).
Sebelumnya Fadli Zon mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana. Pertemuan itu menurutnya tidak tepat di tengah wabah hoaks, hate speech, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial.
BACA JUGA: Istana Mulai Kasak-kusuk Jelang Tahun Politik
"Mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara," tutur Fadli.
Kegiatan semacam itu menurut politikus Gerindra ini, sebaiknya disudahi, karena hanya akan merusak wibawa negara dan kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax dan kebencian di media sosial.
BACA JUGA: Fadli Zon: Dana Banpol Tidak Ada Peningkatan
Dikatakan, tindakan Presiden yang sering mengundang buzzer ke Istana itu hanya memperkuat kesan di masyarakat jika pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoaks dan ujaran kebencian ini.
Sebab, sambungnya, jika menyangkut para ‘buzzer istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat.
“Ini adalah tantangan bagi Polri. Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus hokas, hate speech, dan SARA di media sosial," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Tolong Manfaatkan Momentum Ini
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam