jpnn.com, PADANG - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengemukakan wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku tidak ingin masuk dalam pusaran polemik seputar wacana penggantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau.
BACA JUGA: Heboh Wacana Mapel Sejarah Dihapus, Fadli Zon Bikin Ulasan Ditujukan ke Nadiem
"Kalau saya berkomentar, mendukung atau menolak, pasti jadi polemik. Saya tidak mau masuk dalam pusaran itu. Tapi kalau memang ada tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengapungkan wacana ini dan membahasnya, silakan saja," kata Irwan Prayitno di Padang, Jumat (25/9).
Irwan mengemukakan bahwa masyarakat bisa mewacanakan perubahan nama provinsi.
BACA JUGA: Gamawan Fauzi: Uni Puan Maharani Sah Orang Minang, Tetapi..
Namun dia mengingatkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada proses yang harus dilalui untuk mengubah nama provinsi.
"Nanti kalau masyarakat sepakat untuk mengubah dan memang dimungkinkan secara aturan, saya dukung. Tapi kalau nanti kesimpulannya tidak perlu diubah, tetap menggunakan nama Sumatera Barat, saya juga akan mendukung keinginan itu," katanya.
BACA JUGA: Beredar Informasi yang Membuat Honorer K2 Lulus PPPK Kecewa
"Intinya keinginan masyarakat," ia menambahkan.
Irwan mengatakan bahwa sebagai kepala daerah dan pejabat pemerintah tugasnya adalah bekerja untuk semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya politikus Gerindra asal Sumbar Fadli Zon mengemukakan wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau karena menilai nama Minangkabau lebih sesuai dengan sejarah dan kekhasan budaya.
Ia mencontohkan, nama provinsi seperti Aceh, Bali, dan Papua berkaitan dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas etnis masyarakatnya.
Menurut dia, wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau sudah muncul sejak tahun 1970-an.
Sebelumnya wacana penggunaan nama Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) juga pernah menjadi polemik di Ranah Minang. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo