jpnn.com - JAKARTA – Sejak awal, cukup banyak yang ragu apakah Koalisi Merah Putih (KMP) bisa bertahan lama. Sejak dideklarasikan sebelum Pilpres 2014, sinisme berkata, “kalau Prabowo menang KMP bertahan tapi kalau Prabowo kalah KMP habis.”
“Alhamdulillah setahun setelah KMP menguasai DPR dan MPR koalisi masih bertahan, tetapi akhir 2015 lalu KMP menunjukkan gejala melemah,” ujar Sekretaris Harian KMP, Fahri Hamzah dalam pernyataan persnya, Jumat (1/1).
BACA JUGA: Begitu Tak Penuhi Syarat, KPU Langsung Tetapkan Pasangan Kada Terpilih
Menurut Fahri, tahun 2016 adalah tahun ujian besar bagi KMP. PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP. Sementara itu Partai Demokrat dan PKS dalam kasus persidangan ketua DPR di MKD secara bulat mendukung koalisi pemerintah. Yang bertahan di garis KMP hanya Golkar, Gerindra dan PPP. Sementara itu, pemerintah masih menggantung nasib Golkar dan PPP di Kementerian Hukum dan HAM.
“Maka, apakah KMP masih relevan? Publik harus terus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. Sebab jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya,” kata Fahri Hamzah.
BACA JUGA: Kumpulkan Semua KPU yang Digugat Sebelum Sidang MK
Karena itu, menurut Fahri, ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar yang mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara. Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi.
Menurutnya, tidak akan ada demokrasi yang sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan kelompok KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif.
BACA JUGA: Drama Menguras Emosi Warnai Pilkada Serentak
“Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran,” kata Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.
Dalam banyak contoh yang sudah nampak tapi jarang diapresiasi bahwa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif. Pansus angket misalnya yang pernah dipakai dalam berbagai kasus (dulu century dan sekarang Pelindo II) jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar.
“Di depan ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket. Pansus Freeport akan menjadi metode pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara kekuasaan digunakan secara tidak bertanggungjawab. Tapi apakah masyarakat sipil dan media massa akan mendukung? Inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar,” kata Fahri.
Fahri mengakui bahwa periode 2014-2015 penuh goncangan. Bahkan menyebabkan ketua DPR justru terjungkal. Tetapi tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika, agar sistem kendaraan berkarya secara lebih sempurna.
Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif. (fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SK Munas Ancol Dicabut, Bamsoet Malah Kecewa
Redaktur : Tim Redaksi