jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo merespons pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Susilo sebelumnya mengingatkan agar tidak ada kriminalisasi jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Tantang Figur Potensial Capres Adu Ide
Menurut Fahri, sebenarnya concern terbesar Presiden RI Keenam SBY adalah perasaan adanya ketidakpastian hukum.
Nah, Fahri berujar, kalau seorang mantan presiden seperti SBY menyampaikan keluhan seperti itu, berarti memang ada satu kondisi yang kadang-kadang bisa disebut seperti anomali bahwa hukum itu kelihatan tidak pasti.
BACA JUGA: Azwar Anas Mundur, Fahri: Politik Memang Kejam
Fahri mengaku mendengar berbagai macam informasi seperti soal gubernur maupun bupati dikriminalisasi kemudian diganti oleh wakilnya.
Selain itu, lanjut Fahri, dalam masa pilkada seperti ini ada kandidat tertentu diancam harus berpasangan dengan seseorang, jika tidak mau maka dikriminalisasi.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Isyaratkan Ada Pihak Mau Habisi Ganjar Pranowo
"Jadi hawa ketidakpastian hukum itu memang menyebar," kata Fahri di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (5/1).
Karena itu, Fahri berpendapat sebenarnya yang menjadi concern SBY ada perasaan bahwa hukum tidak ada kepastian.
Fahri juga menyinggung soal data berbagai survei banyak lembaga termasuk di dunia bahwa masalah utama dan nomor satu di Indonesia adalah ketidakpastian hukum.
Fahri meminta Jokowi harus turun tangan menjelaskan kepada publik karena ini juga terkait dengan kinerja pemerintahannya.
"Kenapa zaman Pak Jokowi ada perasaan orang itu merasa tidak pasti secara hukum, ada perasaan bahwa hukum dipermainkan," katanya.
Dia menambahkan, pendapat SBY sejalan dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyatakan sepanjang kepemimpinan Jokowi ini ada kriminalisasi terhadap lawan politik.
Karena itu, Fahri menegaskan, Jokowi harus menangggapi persoalan ini secara serius. "Jadi, Pak Jokowi tolong perhatian orang terhadap kinerja hukum anda ini diperhatikan," ungkapnya.
Dia menegaskan teguran dari SBY harus menjadi concern pemerintahan Jokowi. "Jangan dianggap sebagai teguran Partai Demokrat semata, tapi juga teguran mantan presiden dua periode yang juga perlu diperhatikan," paparnya.
Sebelumnya, dalam pidato politiknya di kantor DPC Partai Demokrat Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1) SBY menyampaikan lima hal yang merupakan pandangan, harapan, ajakan dan komitmen sebagai peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Mari kita junjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang," kata SBY.
Kedua, Partai Demokrat berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya.
Ketiga, Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya.
"Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik," tutur SBY.
Keempat, peran pers dan media massa yang independen, adil dan konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu.
Kelima, rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya.
"Jangan ada yang melakukan intimidasi. Jangan ada yang menghalang-halangi kehendak rakyat. Jangan ada yang curang dan berani mengubah suara rakyat," pungkas SBY. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: Demi Palestina, Indonesia Harus Lebih Agresif
Redaktur & Reporter : Boy