jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fahri Hamzah memimpin rombongan DPR RI ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
Perjalanan direncanakan berlangsung satu pekan. Rombongan itu menemukan fakta dan masukan baru seputar ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Ketua DPR Ajak Semua Pihak Teruskan Spirit Harkitnas
"Revisi UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) sendiri sudah hampir final, pasal krusial sudah selesai. Di satu sisi kita tetap perlu input lapangan yang faktual," kata Fahri yang juga menjabat Ketua Timwas TKI.
Beberapa waktu lalu saat berlangsung jumpa media bersama Dede Yusuf dan Rieke Dyah Pitaloka di Gedung Nusantara III DPR, Fahri Hamzah mengatakan RUU yang akan menguatkan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri tinggal menunggu keseriusan dan kekompakan pemerintah.
BACA JUGA: Jelang Lebaran, DPR Fokus ke Pengawasan Ketersediaan Sembako
Belakangan, hal ini dijelaskannya sudah selesai di sisi eksekutif dan UU tinggal finalisasi.
Ide soal perlunya integrasi data kependudukan Indonesia yang nantinya menjadi 'single data source' pekerja yang akan berangkat ke luar negeri dengan data kependudukan negara tujuan penempatan harus disiapkan.
BACA JUGA: Ketua DPR Apresiasi Temuan BPK Terkait Laporan Keuangan Pemerintah
"Upayanya perlu sistematis. Seperti Arab Saudi, mereka sudah siap dengan Labour Management System, apakah kita sudah siap? Meski diguncang, E-KTP akan tuntas Juni 2017, semoga itu jadi pijakan data pengelolaan TKI," kata Fahri.
.
Agenda-agenda pertemuan masih akan berlangsung sampai Minggu (21/5) dengan Ketua Parlemen dan Kementerian Tenaga Kerja Uni Emirat Arab dengan agenda yang lebih luas yaitu penguatan hubungan bilateral.
Selama muhibah, delegasi DPR RI bertemu dengan KJRI Jeddah, Arab Saudi dan KBRI UEA di Abu Dhabi, mengunjungi pekerja Indonesia di shelter-shelter, dialog dengan LSM pekerja migran serta bertemu WNI di duga negara tersebut.
Muhibah ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dipimpin Fahri Hamzah diikuti oleh Akbar Faisal (F-NASDEM), Zulfadhli (F-PG), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin (F-Hanura) dan Achmad Fauzan Harun (F-PPP) beserta para tenaga ahli DPR. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Sikapi Isu Gerakan Minahasa Merdeka
Redaktur & Reporter : Natalia