jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, meski sudah banyak anggota KPPS meninggal dunia dalam melaksanakan tugas di Pemilu 2019, pemerintah maupun KPU belum mau bertanggung jawab.
Menurut Fahri, hal ini karena KPU menganggap remeh peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS tersebut.
BACA JUGA: Usul Fahri Hamzah, Ibu Kota Negara Pindah ke Kepulauan Seribu
BACA JUGA : Petugas KPPS Meninggal Dunia Selama Proses Pemilu 2019 sudah 440 Orang
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Situng Bikin Kacau, Ngapain Tidak Ditutup Saja?
Selain itu, kata Fahri, sepertinya ada hal yang ditutup-tutupi. Kemudian, Fahri menduga ada modus berbahaya, yang sebenarnya harus diungkap.
"Sebanyak 540 orang (meninggal) yang saya dengar (datanya) tadi, dan ribuan masuk rumah sakit, masa tidak ada sebabnya?" kata Fahri usai menerima audiensi sejumlah dokter dan tim medis yang tergabung dalam Advokat Senopati 08 di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/5).
BACA JUGA: Saat Ini Ada 27 Petugas Penyelenggara Pemilu yang Sakit
BACA JUGA : Fadli Zon Menilai Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS Sesuatu yang Aneh
Dia mengatakan, semestinya KPU-lah yang paling bertanggung jawab. Sebab, lembaga yang dipimpin Arief Budiman itulah yang membuat semua Peraturan KPU atau PKPU terkait pelaksanaan Pemilu 2019.
"Dia yang buat PKPU-nya kok," tegasnya.
BACA JUGA : Keluarga KPPS yang Meninggal Dapat Santunan Rp 36 Juta
Karena itu, dia mengingatkan yang penting adalah KPU maupun pemerintah tidak diam karena sudah banyak nyawa melayang.
"Karena itu orang harus ngomong, harus terbuka," katanya.
Dia menegaskan satu nyawa saja sangat berharga. Apalagi, dalam kasus ini, sudah ratusan nyawa melayang, dan ribuan lainnya masih dirawat karena sakit.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menegaskan semua harus melindungi nyawa dengan segala cara yang dimiliki. "Nyawa tak boleh hilang begitu saja tanpa sebab," tegasnya.
Dia menyesalkan ratusan korban yang meninggal dunia hanya dianggap karena kelelahan. Menurut dia, hal ini sama saja menganggap remeh peristiwa meninggalnya ratusan anggota KPPS.
"Masa 440 orang capek dan meninggal dan ribuan masuk rumah sakit? Tidak benar," katanya.
Karena itu, dia menegaskan, persoalan ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Pemerintah khususnya KPU sebaiknya terbuka dengan apa yang terjadi.
"Dibuka saja masalahnya apa, dan investigasi terhadap korban itu harus dilakukan satu per satu. Jangan membuat generalisasi," jelasnya.
Dia mendorong Komisi II DPR nanti mendukung dibentuknya tim investigasi khususnya kepada persoalan nyawa atau peristiwa meninggal dunianya ratusan KPPS.
"Bukan soal kecurangan dan lain-lain. Ini nyawa, fokus saja siapa yang meninggal, di mana, wawancara keluarganya," ujarnya.
Fahri menegaskan tidak terlalu setuju adanya autopsi, penggalian makam, visum, dan sebagainya.
Namun, ujar dia, paling tidak keluarga korban yang meninggal diwawancara bagaimana anggota keluarganya ini bisa sampai meninggal dunia.
"Sehingga ini bisa menjadi bahan bagi DPR khususnya, untuk menemukan ini ada modus apa pada jatuhnya korban sampai di atas 500 yang meninggal dan ribuan yang di rumah sakit," katanya.
Dia menyarankan kepada korban yang di rumah sakit juga harus diinvestigasi. "Ini apa sakitnya, jangan ditutup-tutupilah. Masa ada nyawa begitu banyak hilang terus kita tutup-tutupi," katanya.
Menurut dia, sebaiknya dibuka saja semua persoalannya. Bentuk tim investigasi. "Ini dokter-dokternya mau membantu untuk memeriksa satu per satu secara medis, ada gejala apa," ungkapnya. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mardani: Pak Presiden, Tidak Cukup dengan Berucap Turut Berdukacita
Redaktur & Reporter : Boy