jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi tidak memindahkan ibu kota negara atau pusat pemerintah ke luar Pulau Jawa. Lokasi strategis yang diusulkan politikus PKS itu justru berada di utara Jakarta.
Hal ini disampaikan Fahri usai berbuka bersama dengan Jokowi dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, di Istana Negara, Jakarta pada Senin (6/5). Dalam forum itu, Presiden ketujuh RI itu menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara.
BACA JUGA: Gelar Iftar di Istana, Presiden Jokowi Singgung Pemindahan Ibu Kota RI Lagi
"Saya terus terang ya kalau pemerintah serius, ini pemerintah serius ya. Tadi saya ngomong juga sama menteri Bappenas, pakailah konsep maritim. Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Kepulauan Seribu," ucap Fahri.
Salah seorang pendiri Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia) itu menyatakan bahwa lokasi itu lebih masuk akal karena bangsa ini ingin mendalami konsep negara maritim. Sehingga daerah kepulauan paling pas untuk kosep ibu kota negara.
BACA JUGA: Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara, 4 Gubernur Diundang ke Jakarta
BACA JUGA: Karangan Bunga Berjejer di Depan Gedung KPU, Simak Kalimatnya
"Enggak perlu disebutnya pindah, kayak Malaysia saja, ada Putra Jaya sebagai kantor pemerintahan baru, apalagi di Teluk Jakarta itu kan ada tanah reklamasi yang statusnya mengambang kan," tuturnya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Situng Bikin Kacau, Ngapain Tidak Ditutup Saja?
Legislator asal NTB iru meminta pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu juga diselesaikan pemerintah, kemudian dijadikan bagian pengembangan wilayah baru di pesisir.
BACA JUGA: Penasaran Tanggal Berapa THR PNS, TNI / Polri Cair?
"Karena kita menganut konsep negara maritim, itu yang saya bilang, tadi saya bilang juga. Jadi gak perlu jauh dari Jakarta karena ongkosnya akan jadi lebih mahal, itu yang saya bilang tadi," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ide Misbakhun agar Biaya Bangun Kantor Pemerintah di Ibu Kota Baru Bisa Nol Rupiah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam