jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan penunjukkan Ali Mochtar Ngabalin sebagai angota dewan komisaris di PT Angkasa Pura I (AP I) tidak hanya membenani keuangan BUMN, tapi juga bisa merusak citra perusahaan pelat merah tersebut.
Fahri Hamzah menduga masuknya staf ahli utama di Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut ke AP I sebagai bentuk kebingungan penguasa membiayai orang-orang yang bekerja di lingkarannya. Apalagi gaji sebagai staf di KSP dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawabnya yang besar.
BACA JUGA: Fahri Sebut Pak JK Dimanfaatkan Jokowi demi Redam Umat Islam
"Akhirnya muncul opsi dengan membiayainya dengan tambahan menjadikannya komisaris BUMN. Jadi idenya adalah menambah kompensasi atas orang-orang yang bekerja sebagai political appointy," ucap Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/7).
Masalahnya, lanjut Fahri, rangkap jabatan seperti Ali Mochtar Ngabalin di KSP dan komisaris BUMN jelas membenani BUMN. Padahal perusahaan miliki negara seharusnya dipimpin oleh orang yang fokus bekerja membesarkan perusahaan.
BACA JUGA: Fahri Sebut Jokowi Bingung dan Ogah Jadi Petugas Partai Lagi
Karenanya Fahri menyarankan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari sumber pembiayaan lain untuk tim suksesnya, bukan justru dibiarkan menjadi beban BUMN. Apalagi posisi tersebut diberikan kepada sosok yang rentan disusupi permainan politik.
"Itu pertama, merusak BUMN. Kedua bisa enggak presiden ini konsisten dengan omongan lamanya tentang conflict of interest. Sudah anggota KSP jadi komisaris pula, jabatan rangkap ini yang conflic of interest sebetulnya," jelas politikus PKS itu. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Lanjutkan Aduan Fahri, Polisi Segera Garap Presiden PKS Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... PA 212 Ingatkan Ngabalin Copot Atribut Ulama, Ini Sebabnya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam