jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sepakat dengan usul Fraksi Partai Demokrat (FPD) tentang penggunaan hak angket kasus penyadapan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun siap menandatangani usul penggunaan hak penyelidikan tersebut.
"Saya kira mendukung (penggunaan hak angket, red) dan saya termasuk setuju dan mau menandatangani," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (5/2).
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Proaktif dekati SBY
Fahri meyakini data yang digunakan Basuki T Purnama alias Ahok dan tim penasihat hukumnya saat bertanya ke KH Ma’ruf Amin pada persidangan penodaan agama pekan lalu merupakan hasil penyadapan. Sebab, pertanyaan yang dilontarkan ke ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu terlalu detail.
"Kalau saya mendengar pernyataan lawyer, itu persis 10.16. Itu artinya dia tahu persis mengenai jamnya. Dan saya kira itu harus diteliti," ucap Fahri.
BACA JUGA: Luhut: Tidak Ada Penyebutan Penyadapan di Sidang
Dengan pembentukan panitia angket, Fahri berharap agar Presiden Joko Widodo segera menyetujui pembuatan Undang-Undang Penyadapan. Alasannya, pengaturan tentang penyadapan di Indonesia sudah sangat urgent.
"Rahasia negara itu bocor ke mana-mana. Maka tidak ada lagi sekuriti, keamanan dalam negeri, pertahanan itu sudah tidak ada lagi," tutur Fahri.
BACA JUGA: Pakar: Sekarang Ini, Anda Pun Tak Tahu Telah Disadap
Karenanya Fahri juga mengajak para anggota DPR menyetujui usul penggunaan hak angket penyadapan. “Karena ini akan positif," pungkas legislator asal NTB itu.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PANAS! Kubu Ahok Ancam Perkarakan SBY
Redaktur : Tim Redaksi