jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI harus segera punya pimpinan jika tidak ingin pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tertunda.
Hal ini disampaikan Fahri menyikapi berbagai isu terkini mengenai mekanisme pemilihan pimpinan MPR, utamanya sistem paket yang dipersoalkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), serta pemilihan yang berkemungkinan dilakukan secara voting, bukan musyawarah mufakat.
BACA JUGA: Perppu Berlaku, KPU Segera Rumuskan Aturan Teknis Pilkada
"Yang paling penting MPR harus punya pimpinan sebab jika (hingga) tanggal 20 (Oktober) (pimpinan) MPR belum terbentuk, bisa-bisa pelantikan presiden terhambat," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/10).
Karena itu, politikus yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan pemilihan pimpinan MPR harus disegerakan karena mereka akan menyiapkan sidang Paripurna MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
BACA JUGA: Gamawan Tegaskan, Perppu Sudah Berlaku
Fahri juga heran dengan pihak yang alergi dengan mekanisme voting dalam pemilihan pimpinan MPR. Padahal voting bukan hal yang perlu dibesar-besarkan.
Karena itu pihaknya khawatir jika KIH benar-benar meminta pemilihan pimpinan MPR ditunda. Hal itu bisa mengganggu agenda yang lebih penting, yakni pelantikan presiden dan wapres terpilih.
BACA JUGA: Ketua DPR: Penambahan Komisi Bukan untuk Bagi-bagi Jatah
"Itu yang kita takutkan kalau schedule ini digeser mengganggu pelantikan presiden. Sementara negara tidak boleh ada dalam kekosongan kepemimpinan, 1 menit pun," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atlet Berprestasi tak Bisa Pindah Instansi
Redaktur : Tim Redaksi