jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menilai rendahnya penyerapan APBN 2015 merupakan dampak dari adanya ketidakpastian hukum. Hal ini menurutnya sama dengan apa yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Bogor, beberapa waktu lalu.
"Kemandekan penyerapan APBN itu akibat ketidakpastian hukum dan akibat hukum ini semua cuma sandiwara, bukan penegakan riil yang punya efek pada perbaikan sistim," kata Fahri, ditemui di gedung DPR Jakarta, Selasa (11/8).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Desak Pemerintah Beri Remisi untuk Terpidana Korupsi
Menurutnya, sebagai pimpinan DPR ia sudah seringkali mengingatkan supaya penegakan hukum dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistim penggunaan anggaran negara. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketidakpastian hukum membuat orang takut melangkah.
"Penegakan hukum kita bukan proses yang secara konsisten menemukan alat bukti, menemukan kejanggalan dan sumber-sumber ketidakpastian, tapi lebih banyak sandiwara," jelasnya.
BACA JUGA: Ayo Ayo... Siapa yang Bisa Jawab Dapat Hadiah dari Pak Jokowi
Dalam melakukan penegakan hukum, lanjut Fahri, para penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan hingga KPK, harus berpegang pada hasil audit yang dilakukan lembaga auditor negara seperti BPK. Bukan malah mengacu pada temuan-temuan di tengah jalan. Dengan begitu akan ada pengaruh pada perbaikan sistim.
"Proses penegakan hukum harus tunduk pada auditor, menghargai karya-karya auditor karena mereka bekerja berdasarkan sistim. Tapi kalau yang ditemukan ini tangkap tangan, itu tidak ada efeknya pada perbaikan sistim. Yang ada kebingungan atas ketidakpastian," tegasnya.
BACA JUGA: KKP Luncurkan Produk Inovasi Berbasis Teknologi
Dalam situasi sekarang ini, Fahri mengaku lebih optimistis pada penegakan hukum yang dilakukan Polri. Seperti pada kasus dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Bila Polri berhasil melakukan mitigasi maka pengaruhnya akan besar pada citra Indonesia di mata dunia.
"Dwelling time itu berpengaruh langsung pada citra kita dalam bongkar muat. Di dunia trading internasional kita dinilai lamban, pelabuhan banyak masalah. Sekarang buktikan kalau ada masalah di dwelling time, mitigasi, dicek, sehingga citra kita di mata internasional juga membaik," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Geram, Banyak Anak Buah Tak Bisa Jawab soal UU Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi