jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik sikap para aktivis di Indonesia yang mendukung upaya pelanggaran HAM yang dikemas dalam bentuk penyadapan oleh KPK.
Sementara di negara-negara demokrasi lainnya di dunia, aktivis justru menentang upaya melanggar HAM dengan dalih penyadapan.
BACA JUGA: Kejagung Kantongi Calon Tersangka Baru Kasus Korupsi Tiket Merpati
"Bagi saya aneh saja, para aktivis Indonesia justru mendukung penyadapan secara serampangan tanpa putusan pengadilan," kata Fahri Hamzah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut Wasekjen PKS ini, penyadapan tanpa keputusan pengadilan sangat berbahaya, meski dilabel dengan pemberantasan korupsi. Menyadap tanpa putusan pengadilan menurut Fahri, masuk dalam kategori pelanggaran HAM.
BACA JUGA: Yasonna Libatkan Tedjo Selesaikan Konflik Internal di Golkar dan PPP
"Ini perbedaan aktivis di Indonesia dengan rekannya di luar negeri yang menentang apapun upaya untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya seperti penyadapan," tegasnya.
Jika ini dibiarkan, Fahri khawatir terjadi penyalahgunaan hasil penyadapan untuk kepentingan kekuasaan. "Sayangnya, para aktivis tidak berpikir ke sana," ungkapnya.
BACA JUGA: Pemisahan Keuangan Haji Tunggu Pembentukan BPKH dan Revisi UU
Beda dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Fahri, dalam tugasnya BIN bisa menyadap siapapun. "Tapi semua hasil penyadapan BIN tidak bisa dijadikan alat bukti hukum dan laporannya hanya ditujukan kepada presiden," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penghargaan Kota Terbaik dari EBA Ini Didedikasikan untuk BJ Habibie
Redaktur : Tim Redaksi