jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah terlalu reaktif soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, mestinya pemerintah tak perlu mengambil langkah hukum untuk membubarkan ormas pengusung ide khilafah itu.
Menurut Fahri, pemerintah malah harusnya menjadi fasilitator bagi gerakan sosial. Namun, sambungnya, pemerintah justru tidak melakukannya.
BACA JUGA: Pemerintah Segera Bubarkan HTI, Nih Alasannya...
“Pemerintah seperti berpihak. Pemerintah tenang saja yang begini-begini, siapkan fasilitas diskusi publik tentang yang ada,” ujar Fahri.
Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku berbeda pendapat dengan HTI. Namun, Fahri mengingatkan pemerintah tak perlu menjadi pihak yang beperkara dengan HTI.
BACA JUGA: Ini Saran Gus Solah ke Pemerintah soal Hizbut Tahrir
“Menjadi pihak dalam gugatan pembubaran ini mereduksi peran pemerintah. Harusnya pemerintah tidak perlu ambil peran ini. Tidak perlu jadi putusan politik pemerintah,” tegasnya.
Menurut Fahri, HTI bukanlah ormas yang membahayakan. Sebab, ide HTI sulit direalisasikan.
“Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya itu mengkhayal. Itu perbedaan berpkir saja,” tegasnya.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Fahri Hamzah Minta KPK Tak Risau soal Angket
Fahri justru merasa khawatir rencana pembubaran HTI akan dianggap sebagai tindakan berlebihan. “Pembubaran itu malah melebarkan fron,” ulasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Persilakan Massa Aksi 55 Masuk ke DPR
Redaktur & Reporter : Antoni