jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keberhasilan TemanAhok mengumpulkan satu juta fotokopi KTP warga DKI seharusnya disikapi sebagai kemajuan dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu ujar Fahri, sikap positif harus ditunjukkan dengan mendorong Ahok dan pasangannya mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan.
Tetapi, kata Fahri, terungkapnya dugaan manipulasi dalam kegiatan pengumpulan satu juta fotokopi KTP oleh TemanAhok dapat menjadi dasar tidak saja membatalkan pencalonan tetapi bahkan menyeret mereka ke ranah pidana seperti yang sedang ditelusuri KPK.
BACA JUGA: Melobi ke Jakarta Demi Kursi Nomor Dua
"Ini sangat berkaitan dengan jadwal pilkada yang punya efek sosial yang besar. Aparat penegak hukum, KPU dan bawaslu harus segera berkoordinasi untuk menentukan status dari kejadian ini," kata Fahri, dalam rilisnya, Kamis (23/6).
Proses tersebut lanjutnya, sama dengan apa yang dilakukan terhadap pasangan calon dari partai politik di mana pencalonan bisa dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.
BACA JUGA: Isu Pemangkasan Anggaran Bikin KPU Gusar
Memperoleh sumbangan secara ilegal, lalu mengumpulkan KTP masyarakat tidak khusus untuk pilkada, lanjut Fahri, dapat masuk dalam ranah korupsi dan penipuan yang punya akibat hukum yang fatal.
"Oleh sebab itu, sebelum menjadi masalah sosial sebaiknya aparat hukum dan penyelenggara pemilu segera bertindak," saran anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
BACA JUGA: Sekda Khawatir jika Dana Pilgub Rp 1 Triliun
Terkait permintaan Ahok agar "TemanAhok" melakukan verifikasi dukungan via sms, Fahri awalnya berbaik sangka. Sebab, itu artinya mereka diverifikasi dan serius masuk sebagai calon independent. "Eh, sebelum verifikasi malah sudah ketahuan curangnya," pungkas Fahri.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Baru Tahap Menyaring Balon Kada
Redaktur : Tim Redaksi