jpnn.com, TULUNGAGUNG - Puluhan perwakilan guru tidak tetap (GTT) yang berstatus lulus passing grade (PG) maupun non-PG mengadukan nasib mereka ke DPRD Tulungagung, Jawa Timur.
Mereka menuntut diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2022: Peluang Besar Guru Honorer di Riau, Kuota Banyak Banget
Perwakilan honorer GTT, Budi Hartono sangat berharap mereka bisa menjadi ASN PPPK pada 2023 sesuai regulasi yang ada.
"Kami berharap semua hal berkaitan dengan GTT, baik yang berstatus PG maupun non-PG bisa diangkat sebagai PPPK atau sebagai ASN," kata Budi Hartono di Komisi A DPRD Tulungagung, Selasa (1/11) lalu.
BACA JUGA: Guru Lulus PG PPPK 2021 Menangis, Kekhawatiran Kepala BKN & Prediksi Indra Terbukti
Dia menjelaskan jumlah guru GTT di Tulungagung saat ini sekitar 1.700 orang.
Mereka telah mengabdi bertahun-tahun dan tersebar di ratusan sekolah jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Bahkan, tak sedikit yang usianya mendekati paruh baya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Menulis Kisah Khusnul Chotimah Menemui Teroris Bom Bali, Ini yang Terjadi
Budi pun blak-blakan soal upah yang diterima sebagai honorer yang angkanya jauh di bawah UMK Tulungagung 2022 yang sebesar Rp 2.029.358.
"Selama ini para GTT hanya menerima insentif antara Rp 150 ribu hingga Rp 350 ribu per bulan. Nominal ini sangat kecil, jauh dari kata layak," beber Budi.
Dengan diangkat menjadi ASN PPPK, para GTT berharap jerih payah mereka bekerja sebagai pendidik bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
"Dahulu kami dijanjikan mendapat bantuan uang transportasi dari pemerintah (daerah) sebesar Rp 400 ribu per bulan, tetapi nyatanya sampai detik ini kami belum pernah sekali pun terima," tuturnya.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tulungagung Syaifudin Zuhri menyatakan sudah mendengar keluhan para GTT.
Akan tetapi, pihaknya saat ini hanya bisa membantu para guru honorer sesuai regulasi dan anggaran yang ada.
"Kami perjuangkan dari regulasi yang menjadikan haknya dia dulu, maka harus dikomunikasikan dengan DPRD," ucap Syaifudin.
Berbeda dengan data Budi Hartono, Syaifudin Zuhri menyebut saat ini hanya 137 guru non-PG yang belum terakomodir. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibunda Brigadir J Singgung Hubungan Kuat Maruf & Putri Candrawathi, Luar Biasa
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam