jpnn.com, JAKARTA - Wabah difteri menyerang Indonesia pada 2017. Salah satu penyebabnya adalah keengganan orang tua mengimunisasi anak balitanya meski pemerintah sudah menggratiskannya.
Selain itu, masih banyak anak Indonesia yang belum melakukan imunisasi secara lengkap. Padahal, difteri sangat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi.
BACA JUGA: 907 Kasus Difteri, 44 Meninggal Dunia
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sujatmiko mengatakan, difteri adalah penyakit yang disebabkan bakteri corynebacterium diphteriae yang menyerang tenggorokan, hidung, dan kulit. Menurut Sujatmiko, difteri bisa menimbulkan komplikasi dan berakhir pada kematian.
“Sebab, penyakit ini bisa menyerang saluran napas atas yang menyebabkan orang susah bernapas, merusak jantung, ginjal, dan saraf. Selain itu, penyakit tersebut bisa menular,” ujar Sujatmiko dalam focus group discussion (FGD) bertema Indonesia Bebas Difteri di Ruang Senat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Kampus Salemba, Jakarta, Minggu (7/1).
BACA JUGA: Mahasiswa UIN Meninggal karena Difteri, DPR Soroti Kemenkes
FGD yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia itu dihadiri beberapa tokoh penting.
Di antaranya, Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni UI Erwin Nurdin, Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono, dan Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari Fahrial Syam.
BACA JUGA: Wabah Difteri Meluas, Legislator PKS Waswas
Hadir pula Direktur Surveilance Kementerian Kesehatan Jane Supardi, anggota Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soejatmiko, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat yang juga Ketua Iluni UI Wahyu Sulistiadi, dan Kepala Bagian Mutu Uji Klinik Imunisasi PT Bio Farma (Persero) Mahsum Muhaammadi.
Dalam kesempatan itu, Wahyu menyarankan pemerintah dan masyarakat bersama-sama menggalakkan imunisasi difteri. Dengan begitu, Indonesia akan terbebas dari wabah difteri pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan penguatan sistem informasi kesehatan, solusi krisis manajemen, dan memproduksi serum serta vaksin yang berkualitas.
Menurut Wahyu, masih banyak warga yang kebingungan saat ditanya tentang penyakit difteri.
“Pemerintah harus selalu menyosialisasikan apa itu penyakit difteri, akibatnya apa, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana mendapatkan imunisasinya, serta dampak yang akan ditimbulkan jika diimunisasi dan jika tidak diimunisasi,” kata Wahyu.
Dia juga mengharapkan pemerintah tidak panik saat terjadi wabah difteri. Menurut Wahyu, kepanikan pemerintah akan menular kepada masyarakat.
Sementara itu, Dekan FKUI Ari Fahrian Syam meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah infomasi yang beredar di media sosial, termasuk soal difteri dan imunisasi.
Karena itu, pihaknya memerintahkan seluruh civitas academica FKUI, termasuk mahasiswa dan mahasiswi kedokteran, untuk aktif dan memiliki berbagai akun di media sosial.
Menurut Ari, akun-akun itu berguna untuk menyebarkan informasi kesehatan yang benar, termasuk melawan hoaks mengenai difteri.
Ari mengatakan, FKUI siap membantu pemerintah untuk mengatasi dan menghentikan penyebaran penyakit difteri.
“Selain memiliki 3.000 dokter dan mahasiswa kedokteran yang siap diterjunkan ke lapangan untuk membantu melakukan sosialisasi yang benar sekaligus juga membantu melakukan pengobatan, FKUI sendiri memiliki banyak tenaga ahli di bidang kesehatan,” papar Ari.
Kepala Bagian Uji Klinik Imunisasi PT Bio Farma (Persero) Mahsum Muhammadi yang juga hadir dalam FGD itu menambahkan, pihaknya memiliki stok serum dan vaksin difteri yang cukup.
Menurut Mahsum, semua serum dan vaksin sudah aman serta sesuai dengan lisensi maupun prosedur pembuatan yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Mahsum menjelaskan, pihaknya juga mengekspor serum dan vaksin itu. Namun, ekspor dihentikan ketika ada kejadian luar biasa di dalam negeri.
“Kebutuhan vaksin dan serum di dalam negeri kami utamakan. Kami juga memiliki stok atau persediaan sebesar 20 persen dari kebutuhan biasanya,” kata Mahsum.
Selain itu, pihaknya juga melakukan sertifikasi halal pada serum dan vaksin yang diproduksi. Hal itu dilakukan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas, Difteri Berpotensi Jadi Bioteroris
Redaktur & Reporter : Ragil