jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah warga perumahan Bukit Gading Mediterania, Kelurahan Kelapa Gading Barat, mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Utara pagi tadi, Kamis (25/6).
Warga datang untuk memprotes rencana pengembang membangun kompleks rukan tepat di tengah area permukiman mereka.
BACA JUGA: Mensos Sebut Anies Ganti Program Sembako dengan Skema Berbeda
"Kami ingin mengklarifikasi, karena tindakan pengembang ini seakan difasilitasi pemerintah," ujar perwakilan warga, Setiadi.
Setiadi bersama warga Bukit Gading Mediterania diterima pejabat Pemkot Jakarta Utara di Ruang Rapat Sekretaris Kota.
BACA JUGA: Anak Driver Ojol Tersandung Aturan PPDB Jakarta, Berharap Ada Keajaiban dari Anies Baswedan
Selama satu jam lebih mereka menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi.
Menurut Setiadi, kehadiran rukan di tengah kompleks akan sangat mengganggu warga.
BACA JUGA: Besok, Ortu Murid Bertemu Gubernur Anies Baswedan, Mohon Doanya
"Kalau sudah ada rukan, jalanan kami otomatis jadi jalan umum, semua kendaraan bebas melintas, yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan. Sementara jalan sudah tidak mungkin diperluas," terang dia.
Keamanan jadi poin keberatan warga selanjutnya. Menurutnya, kehadiran rukan membuat lingkungan perumahan jadi tidak aman.
"Jadi warga bertanya (ke Pemkot), apa dasarnya pengembang bisa membangun kantor dan toko di tengah perumahan? Apa layak?" tutur Setiadi.
Lebih lanjut dia mengatakan, lahan yang dipakai untuk rukan itu adalah bekas lokasi Casablanca Club, pusat kebugaran yang dibangun pengembang sebagai fasilitas untuk warga kompleks.
Karena itu, warga merasa ditipu ketika fasilitas itu ditutup dan kini lahannya dialihfungsikan untuk rukan yang hanyakan menguntungkan pihak pengembang.
"Kantor RW, fasos dan fasum, juga dijanjikan akan selesai akhir tahun, tetapi sampai sekarang belum kelihatan," tutur dia.
Sayangnya, niat warga ingin tetap mempertahankan kawasan olahraga Casablanca cuma dianggap angin lalu oleh Pemkot Jakarta Utara.
Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lamhot Tambunan memastiklan meneken IMB yang dimintakan pengembang PT Sunter Agung.
Dia pun merasa tidak perlu menindaklanjuti keluhan tersebut, karena untuk ijin IMB ini tidak memerlukan persetujuan warga atau RW.
"Intinya ini tadi pagi sudah saya tandatangani untuk yang bapak permasalahkan. Karena dari segi aturan dan persyaratan tidak ada yang dilanggar," kata Lamhot
Anggota DPR yang juga warga Perumahan Bukit Gading Mediterania, Robert J. Kardinal kaget, Pemkot Jakut menandatangani IMB pengembang begitu cepat. Dia pun menuding Lamhot sebagai pejabat yang tidak beretika.
Seharusnya, kata dia, pemkot mendengarkan keluhan masyarakat dulu sebelum mempertimbangkan keluarnya IMB ini. Bukan sebaliknya.
"Apa Pemkot Jakarta Utara kejar tayang. Warga datang mengajukan keberatan Jam 09.00, tapi IMB sudah terbit sebelum Jam 09.00 WIB. Apa ada nego-nego yang harus dituntaskan lebih dahulu sebelum Pemkot Jakarta Utara melakukan pertemuan dengan warga," heran Robert.
Robert pun menaruh curiga kuat dugaan ada kongkalikong yang dilakukan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pengembang.
Apalagi, dia mendapat laporan bahwa salah satu karyawan pengembang punya hubungan kekerabatan dengan salah satu pejabat di Pemkot Jakarta Utara.
"Kami akan terus persoalkan ini sampai ke DPRD DKI Jakarta. Apalagi ini jelas sudah tidak beretika lagi. Kami menduga ada main mata disini. Terkesan terburu-buru dan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat," heran dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil