jpnn.com, JAKARTA - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang direncanakan akan kembali berkunjung ke Papua, untuk berhati-hati.
Hal ini disampaikan Ferdinand menyikapi situasi terkini di Papua pascakejadian di Jawa Timur yang menyulut kemarahan mahasiswa dan masyarakat Bumi Cendrawasih. Terlebih baru-baru ini Gubernur Papua Lukas Enembe ditolak mahasiswa saat menyambangi asrama di Surabaya.
BACA JUGA: Masalah Ini Sudah Sangat Serius, Presiden Jokowi Harus Berhati-hati
"Masalah ini sudah sangat serius. Tidak bisa lagi disikapi dengan cara-cara terlalu normatif. Kunjungan Jokowi ke Papua juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati secara diplomasi. Karena kunjungan itu bisa saja digunakan oleh (masyarakat) Papua untuk menyatakan sikap secara resmi ingin merdeka di hadapan presiden," ucap Ferdinand kepada JPNN, Kamis (29/8).
BACA JUGA : Mahasiswi Papua di Australia: "Indonesia Anggap Kita Setengah Manusia"
BACA JUGA: Aparat Berondong 6 Sipil di Deiyai? Sabar! Ini Kata Moeldoko
Bila hal itu sampai terjadi, lanjut Ferdinand, tentu dampak diplomasinya akan sangat besar. Oleh karena itu kedatangan Kepala Negara ke sana perlu ditata dengan agar tidak merugikan Indonesia.
Di sisi lain, dilematis juga bila suami Iriana tidak mengunjungi Papua, karena dunia internasional bisa meliha mantan wali kota Solo itu tidak serius menyikapi situasi di Papua.
BACA JUGA: Astaga! Ribuan Isu Hoaks Bermunculan setelah Kerusuhan di Papua
BACA JUGA : Deiyai Papua Rusuh, Massa Rampas Senjata, 2 Sipil dan 1 TNI Tewas
Maka dari itu, katanya, masalah ini perlu dikaji dengan sangat dalam. Jokowi harus datang ke Papua dengan misi jelas menyelesaikan kemarahan Papua, bukan dengan agenda meresmikan proyek. Sebab, hal itu tidak berdampak.
"Kita sudah dengar sendiri Lukas Enembe tentang infrastruktur. Jadi saran kami, presiden ke Papua dengan agenda khusus menyelesaikan kemarahan rakyat Papua atas tindakan rasisme yang terjadi. Memanusiakan manusia, itu harus menjadi agenda utama," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KAHMIPreneur Desak Polri Lindungi Pedagang dan Pusat Ekonomi di Papua
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam