jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui kondisi di Kabupaten Deiyai, Papua memanas, Rabu (28/8).
Moeldoko juga mengonfirmasi dugaan adanya provokator yang membuat situasi semakin kacau di Deiyai. "Ya memang ada. Jadi sering saya katakan memang poros gerakan politiknya sedang masif. Sekarang betul-betul sedang masif," ucap mantan Panglima TNI itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
BACA JUGA: Moeldoko: Kalau Mau Cari Sempurna di Surga Saja Lah
Dia bahkan kembali mengungkapkan adanya ruang gerak yang sangat ditakutkan oleh kelompok bersenjata maupun poros politik di Papua, yakni pembangunan yang masif dilakukan pemerintah di wilayah itu.
"Maka kecemasan yang dihadapi oleh mereka ialah tak bisa lagi membohongi rakyat. Dia tidak bisa lagi membohongi dunia luar tentang Papua," kata Moeldoko.
BACA JUGA: Deiyai Papua Rusuh, Massa Rampas Senjata, 2 Sipil dan 1 TNI Tewas
BACA JUGA: Deiyai Papua Rusuh, Massa Rampas Senjata, 2 Sipil dan 1 TNI Tewas
Saat disinggung soal tindakan apa yang akan diambil terhadap kelompok bersenjata di Papua, terlebih setelah pengibaran bendera Bintang Kejora beberapa waktu lalu, Moeldoko justru tidak ingin aparat keamanan terpancing dan emosional.
BACA JUGA: Papua, Cinta Indonesia, dan Pendekatan Sepak Bola
"Tidak boleh dihadapi dengan emosional. Karena kalau ikut larut dalam emosi, maka langkah tindakan menjadi tidak terkontrol. Memang sengaja diprovokasi untuk itu, tujuannya apa, agar aparat melakukan tindakan. Apalagi angkatan bersenjata seperti TNI atau Polri itu sangat diharapkan. Ada korban baru digulirkan," tutur veteran kelahiran Kediri, Jawa Timur itu.
Terkait peristiwa hari ini di Papua, Moeldoko sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Terutama soal pemberitaan media asing tentang adanya enam orang sipil tewas diberondong peluru aparat.
"Justru yang meninggal dari TNI satu orang, luka dari kepolisian dua orang. Namun, beritanya sudah sampai di Reuters, enam masyarakat sipil diberondong oleh aparat keamanan. Ini memang ada upaya masih pembentukan opini di luar yang dilakukan. Dan konfirmasi kebenarannya masih belum jelas," tandas Moeldoko. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri: Pembatasan Internet di Papua seperti Minum Obat
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam