Ferdinand Hutahaean Bicara soal Kewibawaan Istana

Jumat, 05 Februari 2021 – 08:53 WIB
Presiden Jokowi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Istana Merdeka, Kamis (26/9). Ilustrasi/Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ferdinand Hutahaean mengatakan keputusan pihak istana tidak menjawab surat yang dilayangkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo sudah tepat.

Mantan politikus Demokrat ini bahkan menyatakan dirinya sejak awal sudah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu merespons surat tersebut baik secara lisan maupun tulisan.

BACA JUGA: Pak AHY, Istana Merasa tak Penting Menjawab Surat Klarifikasi

"Saya pikir istana sudah bertindak benar. Saya sudah menyampaikan pendapat bahwa presiden, istana tidak perlu merespons surat tersebut baik lisan maupun tertulis," ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Jumat (5/2).

Lebih jauh, mantan ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Demokrat ini menyebut pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan tidak perlu merespons surat AHY itu juga tepat.

BACA JUGA: 5 Fakta Pembunuhan Berencana terhadap AD oleh Seorang Guru Ngaji, Sadis

"Itu sudah langkah tepat, karena kewibawaan martabat lembaga kepresidenan harus dijaga. Kedua, ini bukan urusan istana, ini urusan internal Partai Demokrat," ucap Ferdinand.

Secara politik, katanya, istana apalagi kepala pemerintahan tidak perlu terlibat dalam urusan semacam ini.

BACA JUGA: Kader Demokrat Beber Saat Bertemu Moeldoko, Tidak Disangka, Ada Dana Besar

"Tidak perlu membawa-bawa istana dalam urusan seperti ini dan janganlah lembaga kepresidenan itu kita degradasi posisinya," pungkas mantan Caleg DPR RI dari Demokrat ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan pihaknya merasa tidak perlu menjawab surat dari putra Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam keterangan virtual, Kamis (4/2).

Menurut mantan rektor UGM itu, Presiden Jokowi dan lembaga pemerintah di bawahnya merasa tidak punya kewenangan menjawab surat tersebut. Sebab, apa yang diresahkan oleh AHY tidak punya relevansinya dengan kerja pemerintah.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," kata Pratikno.

Sebelumnya, AHY mengeklaim terdapat upaya sistematis untuk mengambil alih Demokrat. AHY pun telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi.

AHY mengatakan, dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Demokrat, sehingga berani menuding terdapat upaya pengambilalihan partai yang dia pimpin.

Satu di antara pihak yang mengambil alih ini, kata dia, berasal dari lingkaran Presiden Jokowi.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi," kata AHY.(fat/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler