jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean menanggapi rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar reuni akbar di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 2 Desember 2021 mendatang.
Ferdinand menilai reuni akbar tersebut tidak semestinya dipertontonkan kepada publik.
BACA JUGA: Reuni 212 Terancam Batal, Polisi Belum Beri Izin, Ini Alasannya
"Seharusnya reuni-reuni seperti ini tidak layak dan tidak patut dipertontonkan di sebuah negara demokrasi yang menjunjung peradaban, adab, dan moral," sambung Ferdinand.
Mantan politikus Partai Demokrat itu juga menyebut rencana aksi besar-besaran di pusat Jakarta itu sebagai reuni kejahatan demokrasi.
BACA JUGA: Novel Bamukmin Ungkap 2 Isu Besar saat Reuni 212 di Monas
"Reuni 212 ini adalah reuni barbarnya demokrasi di Jakarta," katanya.
Oleh karena itu, Ferdinand mengharapkan Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan reuni tersebut.
BACA JUGA: Reuni Akbar 212 Mau Bubarkan PDIP? Prof Hendrawan: Salah Minum Obat
Sebab, tutur Ferdinand, reuni Aksi 212 berpotensi membuat jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta meningkat lagi.
"Semua rakyat Jakarta ingin sehat, ingin tertib, ingin terkendali. Jadi, untuk sementara perayaan-perayaan begini sebaiknya dilarang dan dihentikan," ujar Ferdinand.
Sebelumnya, PA 212 juga sudah mengajukan permohonan izin kepada Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar Reuni Aksi 212.(cr1/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Permintaan Izin Reuni 212 Sudah Dikirim ke Polda Metro Jaya, Hasilnya?
Redaktur : Antoni
Reporter : Dean Pahrevi