jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah selesaikan masalah peningkatan status dan kesejahteraan pegawai non PNS.
Ada lima pos kementerian yang mendapat perhatian Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi, pascapelantikan Kabinet Kerja Indonesia Maju yakni, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenkumham, Kemendagri, Kemendikbud dan Kemenkeu.
BACA JUGA: MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Singgung Masalah Honorer
"FHI mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh menteri yang telah dilantik presiden. FHI berharap KemenPAN-RB yang dinakhodai Tjahjo Kumolo, mengawali tugas barunya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sebagai skala prioritas dalam sebuah kebijakan," kata Hasbi kepada JPNN.com, Kamis (24/10).
MenPAN-RB merupakan salah satu posisi strategis dan pintu masuk penyelesaian permasalahan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Harus Perbaiki Nasib Guru Honorer, juga Sertifikasi
Lebih lanjut Hasbi menyatakan, MenPAN-RB dipimpin oleh kader PDI-P. Di mana selama ini PDI-P cukup konsisten memerjuangkan tenaga honorer. Khususnya dalam mengusung revisi terbatas UU ASN di DPR RI.
"FHI mendesak sikap konsisten dan komitmen MenPAN-RB, untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer," ucapnya.
BACA JUGA: Oh, Tidak Semua Guru Honorer Senang jika Gaji Minimal Setara PNS IIIA
FHI berharap adanya koordinasi dan komunikasi lintas kementerian terkait dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Terutama Kemendikbud terkait permasalahan guru honorer. Kemenkumham terkait payung hukum, Kemendagri terkait penanganan tenaga honorer yang berada di pemerintahan daerah. Dan tidak kalah pentingnya Kemenkeu terkait anggaran.
Selain itu, FHI mendesak pemerintah, untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di kementerian yang bersifat vertikal di beberapa kementerian.
"FHI mendukung program prioritas kerja Jokowi-Ma'ruf, khususnya terkait SDM dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan permasalahan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer. Di mana, tenaga honorer masih merupakan tulang punggung dalam menggerakkan pemerintahan dan mesin birokrasi menutupi kekurangan tenaga ASN," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad