FHI Tuding Ada Permainan

Jumat, 14 Februari 2014 – 04:43 WIB

jpnn.com - PIMPINAN Forum Honorer Indonesia (FHI) mengklaim telah menerima masukan dari para pengurus tingkat daerah, terkait telah diumumkannya kelulusan honorer kategori dua (K2) untuk sejumlah daerah.

Sekretaris Jenderal Dewan Presidium FHI Eko Imam Suryanto menyebutkan, para tenaga honorer kecewa dengan format pengumuman yang tidak menyantumkan data nama-nama yang lulus secara lengkap.

BACA JUGA: Tak Semua CPNS yang Lulus Jadi PNS

Tidak lengkapnya data yang ditampilkan di pengumuman ini, tuding Eko, menjadi indikasi adanya permainan penetapan kelulusan.

"Dari masukan korwil/korda FHI di beberapa daerah melaporkan adanya indikasi bahwa pemerintah kurang fair dalam menilai dan menetapkan kelulusan. Indikasi permainan data sangat kuat. Apalagi dengan tidak dicantumkan data lengkap seperti TMT (terhitung mulai tanggal kerja sebagai honorer), tanggal lahir, semakin menguatkan adanya dugaan ini," ujar Eko dalam keterangan pers yang diterima Sumut Pos (JPNN Grup), Kamis (13/2).

BACA JUGA: Pengamanan SBY, Polda Standbye di Ring Tiga

Dia menduga, permainan penentuan kelulusan dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja di lembaga tehnis birokrasi, di daerah dan pusat.

Ditegaskan, pihaknya melalui jaringan FHI yang ada di daerah-daerah, akan menelusuri data nama-nama honorer K2 yang lulus. "Jika ditemukan nama-nama yang mungkin manipulasi maka FHI akan melakukan tuntutan," ucapnya.

BACA JUGA: Bupati dan DPRD Subang Tolak Pengumuman Honorer K-2

Terkait banyaknya yang tak lulus CPNS, FHI mendesak pemerintah agar dapat mengakomodir honorer kategori dua (K2) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara otomatis tanpa tes dengan alasan pengabdiaan kerja.

"Dalam waktu dekat ini FHI akan melaksanakan konsolidasi nasional tanggal 15-16 Februari untuk menyikapi penyelesaian pengangkatan tenaga honorer secara nasional sebelum masa pemerintahan SBY berakhir," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi, Kamis (13/2).

FHI, lanjutnya, akan melakukan aksi besar-besaran jika pemerintah tidak secara baik dan bijak menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. "P3K harga mati bagi honorer, ini demi rasa kemanusiaan dan keadilan," pungkasnya. (sam/val)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Beber BAP Berisi Modus Emir Moeis Terima Fee


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler