jpnn.com, MANILA - Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengusulkan ke pemerintah untuk membatalkan perjanjian kerja sama dengan perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam Amerika Serikat.
Pemerintah AS melarang sejumlah perusahaan Tiongkok beroperasi di AS dan berbisnis dengan badan usaha asal AS karena mereka membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di Laut China Selatan.
BACA JUGA: Pesawat Pengintai Amerika Masuk Zona Terlarang, Tiongkok Cuma Bisa Protes
AS memasukkan 24 perusahaan Tiongkok serta beberapa orang dalam daftar hitamnya karena diduga terlibat aktivitas pembangunan pulau buatan di perairan sengketa itu. Langkah itu merupakan sanksi pertama AS untuk Tiongkok terkait masalah Laut China Selatan.
“Jika mereka terlibat dalam proyek reklamasi, maka itu konsisten dengan rencana kita untuk memutus kontrak dengan mereka,” kata Menteri Locsin saat diwawancarai CNN Philippines, Jumat (28/8), tanpa menyebut nama perusahaan atau proyek pembangunan di Laut China Selatan.
BACA JUGA: Beredar Kabar 4 WNI Disiksa di Kapal Tiongkok, Ini Respons Kementerian Luar Negeri
Tiongkok Communications Construction Co (CCCC) merupakan salah satu perusahaan yang masuk daftar hitam AS. CCCC, perusahaan bidang transportasi dan infrastruktur, mendapatkan kontrak pembangunan bandara bersama perusahaan asal Filipina di Cavite, dekat Manila, tahun lalu.
Proyek pembangunan bandara itu senilai USD 10 miliar (sekitar RP 146,9 triliun).
BACA JUGA: Ada Vaksin Covid-19 dari Tiongkok & UEA, Erick Thohir Tetap Prioritaskan Merah Putih
Anak perusahaan CCCC, Tiongkok Harbour Engineering Company, bersama salah satu unit usaha milik Udenna Corp, telah mendapatkan persetujuan awal proyek reklamasi Manila Bay senilai USD 1,2 miliar (sekitar Rp 17,54 triliun) dari Pemerintah Filipina.
Udenna Corp merupakan perusahaan milik Dennis Uy, seorang taipan di Filipina yang punya hubungan dekat dengan Presiden Rodrigo Duterte.
Gubernur Cavite Juanito Victor Remulla mengatakan ia menunggu instruksi dari presiden terkait masalah itu.
“Jika presiden, Departemen Pertahanan mengatakan ada ancaman keamanan untuk melanjutkan kerja sama dengan mereka, maka kami akan segera membatalkan perjanjian tersebut,” kata Remulla saat diwawancarai saluran televisi ANC.
Udenna Land, mitra Chinese Harbour untuk proyek reklamasi, serta Pasay City, yang bertanggung jawab atas reklamasi di Manila Bay, belum menanggapi pertanyaan terkait masalah itu.
Namun, Udenna pada Desember tahun lalu mengatakan pihaknya tidak mengkhawatirkan masalah itu. Keterangan itu disampaikan Udenna saat menjawab pertanyaan apakah mereka khawatir bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam pembangunan Mischief Reef.
Mischief Reef merupakan pulau buatan yang telah dilengkapi senjata peluncur rudal dan alat itu mampu menyerang wilayah Filipina.
Kepala hubungan investor Udenna, Leo Venezuela pada Desember menyebut perusahaan hanya memiliki porsi “yang tidak signifikan” dalam proyek reklamasi tersebut.
Filipina mengalahkan Tiongkok lewat sidang di pengadilan arbitrase pada 2016. Putusan sidang menyebut Mischief Reef dibangun di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil