jpnn.com, JAKARTA - Film Indonesia ternyata belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Padahal, penonton film dan produksi film lokal mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut terungkap dalam seminar film yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Forum Wartawan Hibura (Forwan), Kamis (28/3).
BACA JUGA: Tingkat Kesulitan UN 2019 Setara Tahun Lalu
Dalam sesminar yang mengusung tema ‘Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri dan Tamu Mulia di Luar Negeri’ ini, menghadirkan narasumber Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djohny Syafruddin, Kepala Perizinan dan Pengendalian Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud Dian Srinursih, Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani, dan Produser Max Pictures Ody Mulya Hidayat.
Baca juga: GPBSI: Masyarakat Butuh Bioskop Independen
BACA JUGA: Guru dan Siswa Diimbau BIjak Menggunakan Media Sosial
Menurut pengamat film Yan Wijaya, film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena masih ada dominasi film asing yang kuat. “Pada periode tahun 2018 saja, film asing khususnya dari Hollywoodn dan India masih menguasai pasar fil Indonesia,” kata Yan Wijaya dalam siaran tertulis, Jumat (29/3).
Meski begitu, Yan mengatakan, film asing masih lebih menguntungkan secara bisnis. "Dengan Raihan penonton film Dilan yang mencapai angka 5 juta saja sudah bangga. Padahal secara penghasilan dengan jumlah penonton yang sama film Marvel lebih besar ketimbang dengan Dilan," papar Yan.
BACA JUGA: Ini Skema Pengangkatan Guru Honorer versi Kemendikbud
Baca juga: Film Dilan 1991 Cetak Rekor di Hari Pertama Tayang
Oleh karena itu, Djohny, selaku pengusaha bioskop berharap pemerintah segera menurunkan dan menyeragamkan nilai pajak tonton hingga sepuluh persen. "Kalau bioskop bisa tumbuh di daerah-daerah sebagai basis penonton film Indonesia, pemerintah harus menurunkan pajak tontonan hingga sepuluh persen dan harus berlaku di seluruh Indonesia," kata DJohny.
Selain pajak tontonan yang masih tinggi Djohny juga menyoroti tingginya tarif dasar listrik untuk film. "Mestinya pemerintah juga memberlakukan tarif khusus untuk bioskop, karena tarif yang ada sekarang masih terlalu tinggi," kata Djohny. (mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Muhadjir Mengaku Berwirausaha Sejak Kecil, Pernah Jualan Es Lilin
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh