Film Mulan yang diproduksi ulang dalam bentuk 'live-action' mendapat seruan boikot karena adanya "ucapan terima kasih khusus" kepada lembaga Pemerintah Tiongkok yang dituding sebagai pelanggar HAM. Pemerintah Tiongkok mendapat kecaman luas karena tindakan mereka terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang Film Mulan yang diproduksi ulang memberikan "ucapan terima kasih khusus" kepada Komite Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang dan Biro Keamanan Pemkot Turpan Biro Keamanan Pemerintah Kota Turpan masuk dalam daftar pelanggar HAM oleh Pemerintah Amerika Serikat

BACA JUGA: Kapan COVID-19 Berakhir? Mungkin Jawabannya Bisa Ditemukan dari Sejarah Pandemi

Film Mulan semula diproduksi Disney dalam bentuk animasi pada tahun 1998 dan sangat digemari penonton, yang kini dibuat dalam versi adaptasi animasi dan dibintangi oleh Liu Yifei.

Namun film adaptasi ini langsung menuai seruan boikot gara-gara salah satu pemainnya secara terbuka mendukung tindakan polisi dalam memberangus aksi pro-demokrasi di Hong Kong.

BACA JUGA: Faktor Musk, Tiongkok Bakal Kembali Rajai Pasar Kendaraan Listrik

Mulan mulai ditayangkan dalam layanan streaming berbayar pada awal September ini dengan mengambil lokasi syuting di Selandia Baru dan Tiongkok, termasuk di salah satu gurun yang dalam film ini disebut sebagai "Tiongkok barat laut".

Sutradara film yang menghabiskan biaya 200 juta dolar AS ini, Niki Caro, pernah mengunggah postingan ke akun medsosnya sebuah foto padang pasir yang menunjuk wilayah di Urumqi, ibukota Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

BACA JUGA: Kasus Klaster Keluarga di Indonesia Naik, Isolasi Mandiri Dianggap Problematis

Pemerintah Tiongkok telah mendapat kecaman luas karena tindakan mereka menahan dan menerapkan pengawasan ketat terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Photo: Salah satu klip dari film Mulan menyebut lokasi ini sebagai "Tiongkok Barat Laut". (Supplied)

Ada dugaan Pemerintah Tiongkok melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur, kerja paksa di pabrik, dan tindakan lain yang disebut sebagai genosida budaya.

Pemerintah Tiongkok menyangkal bahwa pusat pelatihan kejuruan yang mereka dirikan bukanlah kamp konsentrasi. Dikatakan bahwa segala tindakan tersebut diperlukan untuk melawan "ekstremisme dan terorisme". External Link: @jeannette_ng tweeted: "Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang Uighur autonomous region committee in the credits. You know, the place where the cultural genocide is happening. They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest Tiongkok” #BoycottMulan"

Di akhir film Mulan, di bagian ucapan terima kasih untuk Tiongkok, tercantum nama Departemen Publisikasi Komite Wilayah Otonomi Uygher Xinjiang serta Biro Keamanan Publik Kota Turpan, yang terletak di timur laut Urumqi.

Pemerintah Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu telah mencantumkan Biro Keamanan Publik Kota Turpan ke dalam daftar lembaga di Tiongkok yang "bertindak menentang kepentingan luar negeri Amerika Serikat".

"Secara khusus, entitas ini telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kampanye penindasan yang dilakukan Tiongkok, penahanan massal, dan pengawasan berteknologi tinggi terhadap orang Uighur, Kazakh, dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang," kata Departemen Perdagangan AS dalam sebuah pernyataan. Photo: Film Mulan versi animasi dirilis tahun 1998. (Supplied)

Direktur Human Rights Watch Tiongkok, Sophie Richardson yang dihubungi ABC menjelaska ucapan terima kasih khusus tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Disney bisa terlibat dengan pihak berwenang di Xinjiang.

Sophie mempertanyakan apakah Disney telah mempertimbangkan keterlibatan ini ketika pembicaraan tentang Xinjiang umumnya menyangkut penahanan massal tanpa proses hukum hanya karena etnis dan agama mereka, tentang kerja paksa, penyiksaan dan hilangnya kebebasan beragama. External Link: @foolery_s tweeted: "#BoycottMulan how tone deaf do you have to be to support police brutality when you just filmed a character who is supposed to stand against oppression in its raw form? Pound sand."

"Hal terpenting bagi perusahaan mana pun yang memiliki keterlibatan semacam ini yaitu melakukan uji tuntas HAM, sebagaimana dipersyaratkan dalam panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bisnis dan HAM," kata Sophie.

"Pada titik ini segala jenis kerjasama dengan pihak berwenang di Xinjiang harus menjadi peringatan bagi perusahaan internasional mana pun," katanya.

"Disney berkewajiban menjelaskan uji tuntas HAM seperti apa yang mereka lakukan sebelum terlibat dengan pihak berwenang tersebut," tambahnya.

Tahun lalu, tagar #BoycottMulan sempat menjadi trending di platform media sosial Twitter setelah aktris Tiongkok-Amerika Liu Yifei, pemeran utama perempuan di film ini mengemukakan dukungannya terhadap tindakan polisi memberangus aksi pro-demokrasi di Hong Kong.

Liu Yifei memiliki 66 juta pengikut di platform media sosial Tiongkok, Weibo.

Dia menambahkan tagar "IAlsoSupportTheHongKongPolice" disertai dengan simbol hati.

Di bulan Februari, Yifei tampak melunak dalam menyatakan opininya terkait isu ini saat diwawancarai oleh media Hollywood Reporter.

"Saya pikir situasinya jelas sangat rumit dan saya bukan pakar," katanya. "Saya hanya berharap hal ini bisa segera diselesaikan."

Sementara film Mulan hanya ditayangkan secara online di AS dan Australia, namun di negara lain mulai ditayangkan di bioskop seperti di Thailand, Taiwan, Timur Tengah, Singapura dan Malaysia.

Di Tiongkok sendiri, film garapan sutradara asal Selandia Baru ini akan tayang di bioskop mulai minggu depan.

Disney tidak menanggapi pertanyaan dari ABC. External Link: Calls to boycott 'Mulan' film after star backs Hong Kong police.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jurnalis Perempuan Ini Bikin Tiongkok Ketakutan, Disebut Membahayakan Keamanan Negara