jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi lembaga antirasuah yang saat ini dia pimpin.
Hal ini disampaikan Firli menyusul tuduhan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Presiden Jokowi mengintervensi KPK.
BACA JUGA: Mahfud MD: Ketua KPK Firli Bahuri Punya Hak Tetap jadi Anggota Polri
"Enggak ada. Saya katakan presiden tidak pernah mengintervensi kinerja KPK," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/12).
Menurutnya, sejak awal tak ada kepentingan presiden untuk mengintervensi KPK. Dia meyakini baik pimpinan KPK saat ini maupun yang sebelumnya bekerja dengan seluas-luasnya.
BACA JUGA: Ngabalin: ICW Sudah Berbuat Apa Untuk Republik Ini?
"Termasuk dengan Dewan Pengawas. Presiden dengan jelas katakan bahwa presiden tidak pernah mengintervensi penegakan hukum oleh KPK," kata Firli.
Sebelumnya, ICW menilai pimpinan KPK 2019-2023 merupakan hasil terburuk sepanjang sejarah eksistensi lembaga antirasuah itu. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramdhana, kondisi itu diperburuk oleh andil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR yang melemahkan KPK melalui revisi undang-undang.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul: Ada yang Kebakaran Jenggot atas Penangkapan Penyerang Novel Baswedan
"Kami menilai ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi. Ini adalah tahun kehancuran bagi KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana atau Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata Kurnia dalam konferensi ICW di Jakarta, Minggu (29/12).
Kurnia menjelaskan, Presiden Jokowi dan DPR RI telah bekerja sama meloloskan Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar menjadi komisioner KPK. Menurut ICW, kelima orang itu merupakan pimpinan kolektif terburuk sepanjang sejarah KPK.
"Kenapa saya katakan demikian, karena lima orang ini dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan. Kalau saya boleh sedikit melihat ke belakang, saat Presiden Jokowi pada Mei 2019 membentuk pansel (panitia seleksi, red), banyak sekali tudingan kepada pansel," kata dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga