jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Keuangan & BUMN Firnando H. Ganinduto menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi dengan sejumlah catatan.
Menurut anggota DPR RI terpilih itu, kebijakan tersebut baik dalam menjaga stabilitas harga BBM dan mengurangi beban anggaran negara.
BACA JUGA: Firnando H. Ganinduto Dorong Inovasi OJK Mendeteksi Judi Online
"Dengan kebijakan ini, diharapkan harga BBM tidak naik sehingga tidak membebani rakyat," ujar Firnando, dalam keterangannya, Kamis (11/7).
Firnando mengatakan, Pertamina sebagai BUMN, harus putar otak untuk mencari solusi agar subsidi tetap diberikan tanpa menambah beban anggaran negara.
BACA JUGA: Pertamina Distribusikan BBM Sampai Pelosok, Tembus Jalur Rumit
"Jangan sampai rakyat yang terbebani, terutama bagi masyarakat yang daya belinya rendah saat ini," ujar pria yang pernah bekerja di Matrix Capital Group, New York City.
Dia menilai bahwa efisiensi anggaran adalah salah satu keuntungan utama dari pembatasan ini. Subsidi BBM yang selama ini memakan porsi signifikan dari anggaran negara dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik.
BACA JUGA: Harga Sudah Naik, Pembatasan BBM Bersubsidi Kapan Berlaku?
"Selain itu, dengan pembatasan ini, subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan, petani, pedagang dan angkutan umum," ujar peraih gelar Bachelor of Business Administration Degree di Berkeley College, New York City.
Namun, Firnando juga menyadari adanya potensi dampak negatif dari kebijakan ini. Salah satu kekhawatirannya adalah pembatasan BBM subsidi bisa membuka peluang penyimpangan dan penyalahgunaan.
Firnando menekankan saat aturan ini diketok perlu pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan saat implementasi kebijakan.
"Jika tidak diawasi dengan baik, distribusi BBM subsidi bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakefisienan dalam distribusi BBM subsidi," tambahnya.
Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah potensi inflasi. Pengurangan subsidi BBM dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
"BBM adalah komponen vital dalam biaya produksi dan distribusi barang. Jika harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi akan meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi. Inflasi yang tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat," jelas kakak kandung Bupati Kendal Dico Ganinduto.
Meski demikian, Firnando tetap optimistis bahwa dengan langkah-langkah inovatif dan strategi yang efektif, dampak negatif dari kebijakan ini bisa diminimalisir.
Dia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan Pertamina untuk menemukan solusi terbaik dalam implementasi kebijakan ini.
"Langkah-langkah inovatif dan strategi yang efektif harus diambil untuk memastikan bahwa pembatasan BBM subsidi tidak merugikan rakyat, namun, tetap mencapai tujuan efisiensi anggaran dan keberlanjutan lingkungan," katanya.
Firnando juga menggarisbawahi bahwa mengurangi konsumsi BBM subsidi dapat memiliki dampak positif terhadap lingkungan. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh