jpnn.com - JAKARTA - Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dikelola dengan prinsip Nawacita seperti jargon pemerintahan Jokowi-JK.
"Ada dua tugas negara yang dipikul BUMN terhadap Nawacita, khususnya Nawacita ke enam. Yakni, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama dunia,” terang Yenny, Jumat (3/7).
BACA JUGA: Ternyata KMP Kecewa Pada Jokowi, Inilah Sebabnya
“Lalu Nawacita ke tujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," tambah Yenny.
Menurut Yenny, BUMN seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Selain itu, BUMN juga harus bisa meningkatkan kemandirian ekonomi serta bersaing dengan bangsa lainya.
BACA JUGA: Nasib Puluhan Ribu Penyuluh Pertanian tak Jelas
"Faktanya, dalam catatan Fitra ada tiga hal yang bertentangan dengan implementasi Nawacita dalam pengelolaan BUMN oleh Menteri BUMN," ujar Yenny.
Yenny juga mengkritik kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Saat ini, BUMN mengalami ketergantungan utang dari Tiongkok senilai Rp 650 triliun dengan bunga tujuh persen.
BACA JUGA: Ketua DPR Buka Rakernas KNPI versi Pengurus Tandingan
"Konsekuensinya, hampir Rp 1000 triliun untuk membayar utang nantinya dan BUMN justru disetir oleh Tiongkok. Kemungkinan pengembalian utang melalui pelepasan saham kepada Tiongkok. Ini artinya upaya menjual BUMN secara halus kepada asing," tegas Yenny. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus NasDem Ikut Kritisi PP JHT
Redaktur : Tim Redaksi