BACA JUGA: Banyak Taman Yang Sudah Tak Nyaman
Namun, DPRD juga meminta agar Walikota Jakarta Utara Bambang juga Sugiyono harus dicopotBACA JUGA: Kebut Pembangunan Pasar Pondok Gede
Sementara Bambang Sugiyono, Walikota Jakarta Utara, tidak pernah tersentuhWalikota Jakarta Utara, lanjut dia, seharusnya bisa melakukan sosialisasi yang baik kepada tokoh masyarakat, ulama, dan ormas di lingkungannya
BACA JUGA: Bogor Ajukan Pemekaran
Sehingga, aksi penertiban yang dilakukan aparat Satpol PP bisa berlangsung aman tanpa bentrok fisik dan mengakibatkan tiga jiwa melayangUntuk itu, politisi PDIP yang juga Ketua DPD PDIP Jakarta ini meminta, supaya memudahkan tim pencari fakta, jabatan Bambang Sugiyono harus dinonaktifkan.Sementara itu, Bambang Sugiyono mengatakan, sosialisasi sudah gencar dilakukan.‘’Sosialisasi yang mana, terkait penertiban semua sudah saya lakukan,’’ ujar Bambang saat mengikuti acara mediasi antara ahli waris, Pelindo II, dan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota beberapa hari lalu.
Terkait insiden berdarah saat penertiban makam Mbah Priok, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menyatakan siap mundurPernyataan itu disampaikan Bambang saat bertemu dengan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di kantor Wali Kota Jakarta Utara’’Kalau atasan mencopot saya dari posisi Wali Kota, saya ikhlasSebab, jabatan adalah amanah dari Allah,’’ kata dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Matnoor Tindoan mendesak Pemprov DKI dan aparat penegak hokum serta tim pencari fakta mengusut tuntas dugaan aliran dana Rp 11 miliar kepada Satpol PP untuk menggusur makam Mbah Priok’’Kalau memang ini benar, maka termasuk pelanggaran HAM beratKami minta ditelusuri,’’ kata Matnoor, kemarin.
Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan William Yani yang kali pertama melontarkan informasi aliran dana siluman Rp 11 miliar dari PT Pelindo II, mengaku kabar tersebut diperolehnya dari seorang wartawan’’Si wartawan itu yang memintai keterangan Wakil Walikota Jakarta Utara Atma Sanjaya,’’ ujar dia
Sedangkan anggota Fraksi Partai Gerindra, Andika, menilai, dengan anggaran APBD yang terbatas untuk operasi penertiban, maka bukan mustahil ada dana khusus untuk Satpol PP yang diberikan pihak ketigaMenurutnya, dengan menurunkan pasukan sebanyak 2.600 personel, maka dibutuhkan biaya tinggi’’Dugaan seperti itu mungkin saja benar, namun harus didukung bukti-bukti valid,’’ kata dia
Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan yakni adanya aliran dana Rp 11 miliar yang konon dari PT Pelindo’’Sampai sekarang belum ada kejelasannyaIni mengindikasikan adanya aliran dana ilegal,’’ tuturnya.
Karena itu, Sofyano mendesak Meneg BUMN mengambil sikap tegas terhadap Dirut PT Pelindo II lantaran terseret dalam kasus kerusuhan berdarah ituTerutama dalam penyediaan dana untuk mengerahkan pasukan Satpol PPDPD Siap Tangani Sengketa Aset Pemda
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kepanjangan tangan aspirasi daerah siap menangani sengketa aset pemdaMelalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang baru dibentuk, lembaga senator ini akan menangani sengketa aset-aset pemdaLangkah ini tak lain adalah wujud riil kerja DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah
’’Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat DPD akan akan menelusuri lepasnya sejumlah aset milik Pemprov DKI,’’ kata Ketua PAP DPD RI Abdul Sudarsono kepada wartawan di Jakarta, Menurutnya, untuk melaksanakan penyelidikan aset DKI ini , pihaknya sudah mengawali dari data laporan pengaduan Tim Penyelamat Aset Negara dan Daerah (TPND) DKI JakartaSebagai contoh, selama ini menurut anggota DPD dapil Jawa Timur ini, ditemukan banyak aset milik pemprov baik DKI maupun daerah lainnya yang justru jatuh ke tangan swasta
’’Kami menemukan ada beberapa kejanggalan memangSetelah mempelajari pengaduan, kami pastikan akan menindaklanjutinya,’’ paparnya.Salah satu persoalan aset Pemprov DKI yang mencuat dan bakal ditangani PAP DPD, ungkap Sudarsono, adalah menyangkut sengketa lahan di Meruya Selatan dan Taman BMW, Sunter Jakarta UtaraDPD, urainya, akan meminta BPK untuk mengaudit aset-aset daerah yang diduga bermasalah, terutama terkait tanah dan bangunanBerdasarkan laporan sementara BPK, banyak aset milik pemerintah yang dikuasai swasta tanpa melalui prosedur yang transparan
’’Kita ingin penggunaan aset untuk kalangan swasta dilakukan secara terbuka untuk menghindari konflik,’’ tuturnyaSekadar informasi, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI JakartaPada 2009, terdapat 120 perkara yang terdaftarDari 120 kasus sengketa tanah yang terdaftar di BPN, 73 kasus di antaranya diselesaikan melalui pengadilan negeriSisanya, dituntaskan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Di luar itu, diperkirakan masih banyak lahan yang bermasalah(pes/aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Foke Bantah Ada Satpol PP yang Hilang
Redaktur : Auri Jaya