jpnn.com, SURABAYA - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya, Jawa Timur yang tengah menunjukkan peningkatan perlu dipertahankan.
Selain itu, dibutuhkan strategi tepat bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menata pendidikan agar semakin merata di beberapa wilayah. Tahun ini, IPM di Surabaya menyentuh level 80.
BACA JUGA: Surabaya Dipimpin Risma, IPM Menyentuh Level 80
Nilai tersebut naik dibanding tahun lalu yang hanya tercatat di level 79. Namun demikian, yang menjadi sorotan ialah adanya pemerataan pendidikan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Hal itu dipaparkan oleh pengamat pendidikan Surabaya Martadi. Menurutnya pemerataan kualitas pendidikan itu tidak lepas dari upaya Pemkot Surabaya belakangan ini dalam meningkatkan pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan pinggiran.
BACA JUGA: Pemerintah Perlu Akselerasi Pemerataan Pembangunan
Bila sebelumnya, yang terlihat mencolok ialah soal pemerataan pendidikan yang masih njomplang antara daerah yang berada di pusat dengan yang berada di pinggiran kota.
“Kami apresiasi atas meningkatnya IPM. Menariknya tak hanya indeksnya meningkat tapi juga lebih merata. Dulunya kan masih njomplang PR-nya bagaimana mempertahankan untuk tetap tinggi,” ujar pria yang menjabat sebagai ketua Dewan Pendidikan Surabaya itu.
BACA JUGA: Pantaskah Ahok Dapat Empat Penghargaan Terkait IPM?
Martadi beranggapan, pemkot bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan indeks IPM ini dengan melakukan beberapa strategi dalam pengelolaan pendidikan.
Pertama bisa dilakukan dengan melanjutkan pembangunan fasilitas pendidikan yang berfokus di kawasan pinggiran Surabaya.
“Kini kita bisa memulai membangun mulai dari kawasan pinggiran sehingga SDM di sana meningkat dan tidak lagi bergantung pada di pusat,” ujar Martadi.
Menurutnya, ada beberapa titik yang masih perlu dikembangkan. Salah satunya, dari pinggiran Timur Gununganyar, kemudian Utara ada Sidotopo dan Kenjeran.
Sedangkan wilayah Barat masih ada wilayah yang bisa dikembangkan seperti Lakarsantri dan Benowo.
”Sekarang sudah mulai merata, strategi pembangunan ini harus kembali dikembangkan,” ujarnya.
Pembangunan fasilitas pendidikan di pinggiran ini diyakini akan meningkatkan angka keikutsertaan pendidikan masyarakat.
“Dengan pendidikan tinggi mereka bisa mengangkat derajat keluarganya dan menekan angka pengangguran,” imbuh Martadi.
Strategi kedua, pemkot harus menjadi mitra warga bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bagi para siswa dari kalangan tidak mampu memerlukan bantuan berupa subsidi ataupun beasiswa tertentu.
Selain itu, Martadi beranggapan untuk meningkatkan kepesertaan didik dari kalangan bawah ini juga perlu pendekatan pada orang tua. Agar sekolah tidak putus di kemudian hari, pemkot juga perlu menggarap orang tuanya.
Orang tua perlu diberikan pemahaman akan pentingnya menuntut pendidikan yang cukup. Orang tua juga bisa diberikan insentif atau subsidi untuk meringankan beban ekonomi mereka sehingga tidak menjadi alasan anaknya berhenti sekolah.
Strategi agar anak yang putus sekolah, bisa berbentuk beasiswa untuk tidak mampu dan berprestasi, pembebasan SPP atau sekolah gratis di beberapa wilayah.
”Pasalnya bila angka drop out naik, angka putus sekolah naik, angka melanjutkan sekolahnya kecil akan berpengaruh pada angka indeks,” tegasnya.
Strategi tersebut perlu dilakukan Pemkot Surabaya dan masyarakat untuk memahami pentingnya merampungkan jenjang pendidikan wajib belajar 12 tahun. (psy/no)
Redaktur : Tim Redaksi