jpnn.com, JAKARTA - Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B. Panjaitan Raffles mengatakan, tahun ini pihaknya fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memperbanyak aksi patroli di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak.
Untuk upaya pencegahan tersebut, KLHK mengerahkan sumber daya manusia (SDM) yang tak sedikit atau mencapai 23.144 orang dengan pembagian 13.483 orang untuk wilayah Sumatera dan 9.661 orang untuk wilayah Kalimantan.
BACA JUGA: Rakornas KPH Lahirkan 12 Rumusan Untuk Ditindaklanjuti
"Sumber daya manusia itu terdiri dari unsur Manggala Agni KLHK, Brigdalkar BKSDA/TN, Brigdalkar KPH, Brigdalkar HTI/HA/HPH, Masyarakat Peduli Api, dan Satgas Gabungan (TNI, Polri, BPBD),” ujar Raffles kepada wartawan di KLHK, Jumat (2/8).
Selain itu, KLHK juga mendorong pemerintah daerah untuk mempunyai data masyarakat di wilayahnya dengan jumlah luasan lahan yang dimiliki. Sehingga bisa memetakan wilayah-wilayah mana saja yang punya kemungkinan menjadi areal pembukaan lahan baru.
BACA JUGA: Karhutla Menurun, Jarak Pandang di Bandara Provinsi Rawan Aman
Dengan cara ini, menurut Raffles bisa diantisipasi terjadinya karhutla. Raffles juga menyampaikan, bahwa penegakan hukum untuk kawasan-kawasan milik masyarakat ini jauh lebih sulit dibandingkan kepada korporasi, karena korporasi memiliki luasan lahan yang sudah jelas.
Terkait korporasi saat ini tingkat kepatuhan dalam penanggulangan Karhutla sudah semakin baik. Sepanjang 2018 hingga Juli 2019, kebakaran yang terjadi di wilayah milik korporasi adalah api yang berpindah, atau menyebrang ke lahan milik korporasi.
BACA JUGA: KLHK: Satu Kali Lalai, 150 Hektare Lahan Bisa Terbakar Selama Sehari
Menurutnya perusahaan akan mengalami banyak kerugian bila mereka sengaja membakar lahan, terutama kelapa sawit.
KLHK juga terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan evaluasi tata kelola kehutanan, di mana wilayah-wilayah korporasi yang berada di kawasan kubah gambut harus dilepaskan. Bila terdapat konsesi-konsesi yang berdasarkan citra satelit dan hotspot terjadi kebakaran, maka KLHK akan melakukan investigasi yang mendalam.
“Termasuk melihat citra satelit serta pantauan arah angin. Jika terbukti bersalah, sanksi yang paling awal akan diberikan LHK adalah sanksi administratif lebih dahulu hingga pencabutan izin,” tandas Raffles. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Musim Kemarau Panjang, KLHK Siagakan Manggala Agni Seluruh Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi