jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlamen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar mensosialisasikan jangan memilih calon kepala daerah dari dinasti politik.
Lucius menilai, dinasti politik telah menghancurkan harapan publik akan terbentuknya good governance dan merusak iklim demokrasi. Dan dinasti politik bisa menjadi pintu masuk ke dinasti korupsi.
BACA JUGA: Wujudkan Keadilan Rakyat di Sektor Kehutanan
“Kita mendukung langkah KPK mensosialisasikan anti-dinasti politik karena itu satu langkah menuju dinasti korupsi,” katan Lucius Karus di Jakarta, Kamis (15/12).
Lucius juga memahami langkah KPK yang gencar melakukan sosialisasi anti dinasti politik setelah tertangkapnya Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya M Itoc Tochija. KPK pun kemudian meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang terkait dinasti politik di Pilkada 2017.
BACA JUGA: Ini Target Ambisius PAN di Pemilu 2019
Ketua KPK Agus Rahardjo berkali-kali meminta masyarakat berhati-hati dengan dinasti politik. Agus Rahardjo menyarankan agar masyarakat tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik, pasca-penangkapan Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi 2002-2012 M. Itoc Tochija.
"Ke depan masyarakat harus mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi," katanya.
BACA JUGA: Peserta Aksi Damai 1512 Bakal Bertahan di DPR
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta membuat pernyataan lebih tegas lagi. Alexander meminta masyarakat tak memilih calon yang berasal dari dinasti politik.
"Makanya jangan pilih itu kepala-kepala daerah yang dari dinasti,” kata Alexander kepada wartawan di sela seminar nasional Persaingan Usaha dan Korupsi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (14/12).
Dikatakan, sudah banyak kejadian di mana dinasti politik selalu korupsi dan ini akan menciptakan kondusifitas daerah yang kurang bagus.
“Saya rasa masyarakat saat ini sudah melek dan menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak memilih kepala daerah yang dinasti,” tambahnya.
Dengan tidak memilih kepala daerah dinasti, merupakan langkah tepat sebagai pencegahan korupsi.
Alexander berharap, dengan pilkada serentak tahun 2017 menjadi momentum tepat bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang bersih untuk tidak korupsi dan memiliki visi misi anti korupsi.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 450 Ribu Anggota Polri Bakal Dapat Rumah
Redaktur : Tim Redaksi