jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan peluang transaksi dalam seleksi calon anggota BPK sangat dimungkinkan terjadi. Sebab, prosesnya melibatkan DPR yang merupakan politisi.
“Politisi dengan karakter pragmatis selalu menjadikan momentum rekrutmen sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan,” kata Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/9).
BACA JUGA: Formappi: Mempertahankan RUU Kontroversial Bakal Memberatkan DPR
Sayangnya, peluang terjadinya suap dalam proses pemilihan seperti seleksi calon anggota BPK makin terbuka.
“Akan dengan mudah melakukan praktik transaksional demi mendapatkan jabatan,” sesal Lucius.
BACA JUGA: Seleksi Anggota BPK Harus Junjung Tinggi Ketentuan Undang-Undang
Sebab, praktik adanya permainan uang pernah terjadi pada pemilihan pejabat Bank Indonesia yang berujung pada penetapan Miranda Goeltom sebagai terpidana.
"Praktik membeli dukungan untuk mendapatkan jabatan seperti menjadi anggota BPK juga bisa saja terjadi, karena toh suara anggota DPR akan menjadi penentu,” kata dia.
BACA JUGA: DPR Diminta Memperhatikaan Masukan DPD RI Dalam Proses Seleksi Anggota BPK
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari menampik adanya transaksional dalam proses seleksi Calon Anggota BPK V di Komisi XI.
Legislator asal Nasdem ini memastikan fit and proper test calon anggota BPK berjalan transparan dan akuntabel.
"Komisi XI punya akal sehat masa bisa punya perilaku seperti itu, tidak mungkin," ujar Hatari.
Hastari mengatakan sebaiknya semua elemen membantu mengawasi jalannya fit and proper test tersebut.
Dia juga tidak masalah ketika ada pandangan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut aktif melakukan pengawasan.
"Itu lebih bagus, biar tidak ada kecurigaan. Jadi ikuti saja nanti sampai dengan sesi terakhir hari ini," kata dia. (cuy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Elfany Kurniawan