Formappi: Ini Wajah Sesungguhnya DPR Kita...

Rabu, 30 September 2015 – 00:20 WIB
Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai tender kasur rumah dinas Anggota DPR senilai Rp 12 miliar lebih kepada pemborosan. 

Menurut Lucius, kalau DPR serius berhemat, bisa dibatalkan.

BACA JUGA: Komisioner KY Lengkapi Bukti Laporkan Sarpin

"Kami sangat sayangkan, ini tetap dilanjutkan di tengah kondisi rakyat yang sedang susah. Kalau DPR serius berhemat, itu bisa dibatalkan," kata Lucius Karus, Selasa (29/9).

Dia menjelaskan, meski sudah melakukan tender, bukan berarti tidak bisa dibatalkan dalam proses pembahasan RAPBN nanti. "Tender itu bisa jadi jebakan untuk menghindari pembatalan tersebut. Nah kita akan lihat sejauhmana DPR mau berkomitmen sesuai dengan pernyataan penolakan selama ini," tegasnya.

BACA JUGA: Kerugian Kasus Bansos Rp 2,2 Miliar

Kalau melihat proses yang terus berlanjut, dia menilai tidak ada keseriusan dari angggota DPR untuk lebih berhemat. "Saya kira memang sulit dibatalkan karena anggota DPR sendiri tidak serius melakukan penolakan. Banyak fraksi yang nampak menolak tapi saat proses pembahasan di DPR tak mengambil sikapi tegas," ujarnya.

Sikap mendua anggota DPR ini lanjutnya, rakyat bisa melihat perilaku anggota DPR sesungguhnya. "Ini wajah sesungguhnya DPR kita. Ada yang seolah-olah pro-rakyat di media tetapi melempem di dalam rapat pengambilan keputusan di DPR," terangnya.

BACA JUGA: Ada Calon Tunggal Lagi di Pilkada, Ini Model Pemilihannya

Lucius menilai, banyak anggota DPR justru tidak menempati rumah dinasnya. "Dengan demikian sebenarnya penggantian kasur tidak semuanya diperlukan, hanya pemborosan anggaran saja," katanya.

Selain itu, Lucius juga menyayangkan peran Sekjen DPR yang kerap menggerus citra DPR. "Sebagai kuasa pengguna anggaran, Sekjen DPR kadang tak mampu, dikontrol oleh DPR," katanya.

DPR yang nampak galak, lanjutnya, ini selalu tak berdaya menghadapi permainan birokrasi kesekjenan. "Ini tentu membuat kita menduga ada relasi transaksional yang membuat fungsi kontrol DPR tak berdaya menghadapi kesekjenan," pungkasnya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantu Perjuangan SP JICT, Kelompok Buruh Pelabuhan Siapkan Aksi Mogok Nasional


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler