jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik Komisi I DPR yang menggelar rapat kerja (Raker) yang berlangsung tertutup pada Senin (26/9).
Raker Komisi I DPR RI bersama Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, serta pejabat yang mewakili KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo itu mengagendakan perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2021 dan Rancangan Pembahasan RAPBN 2023.
BACA JUGA: Lanjutkan Pembahasan Anggaran Kemhan/TNI 2023, Komisi I: Tinggal Disetujui
Raker tersebut merupakan kelanjutan rapat pada Senin (5/9) yang sempat tertunda proses pengesahannya di tingkat Komisi I DPR karena melebarnya pembahasan. Termasuk pernyataan kontroversial anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan.
Menurut Lucius, rapat saat itu sempat heboh karena pernyataan Effendi tersebut. Keinginan untuk melakukan rapat tertutup mendapat protes dari Effendi dan akhirnya diputuskan rapat dilakukan secara terbuka.
BACA JUGA: Kepala Bakamla RI Laporkan Pelaksanaan Patroli Bersama di Komisi I DPR RI
Namun, Lucius menyayangkan rapat Komisi I DPR pada Senin (26/9) hari ini justru dilakukan secara tertutup.
Awalnya, rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid ini masih memperbolehkan masyarakat termasuk wartawan untuk meliput jalannya rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPR RI yang terletak di lantai 2 Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut sempat disiarkan langsung melalui TV Parlemen.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru KSAD Jenderal Dudung buat Effendi Simbolon, Tegas
Namun, setelah membacakan agenda Raker, Ketua Komisi I DPR menanyakan kepada peserta rapat kerja.
"Sebelum saya buka, saya tanyakan dahulu kepada forum rapat kerja, apakah rapat ini dibuka dengan sifat tertutup atau terbuka?” tanya Meutya Hafid.
Pertanyaan tersebut dijawab kompak oleh anggota Komisi I DPR, termasuk Menhan untuk menggelar rapat bersifat tertutup.
"Baik. Rapat dibuka dengan sifat tertutup," kata Meutya Hafid sembari mengetuk palu rapat.
Selanjutnya, Meuty mempersilakan yang bukan peserta rapat untuk meninggalkan ruangan.
"Dengan demikian, kami mohon kepada pihak yang bukan peserta rapat untuk meninggalkan ruangan," kata Meytia, lalu menskor rapat selama 30 detik.
Rapat Kerja Mesti Terbuka
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan rapat kerja Komisi I DPR seharusnya berlangsung secara terbuka. Hal ini penting agar memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/Lembaga.
“Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI,” kata Lucius di Jakarta, Senin (26/9).
Lucius menilai selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR, yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi.
Dia mencontohkan rapat terbuka Komisi I DPR pada Senin (5/9) ternyata diketahui ada disharmoni di TNI. Salah satunya yaitu ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik,” ucap Lucius.
Menurut dia, rapat yang berlangsung terbuka, bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/Lembaga. Sebab, soal hubungan antarlembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasinya.
Lucius menilai kalau bicara urusan harmonis atau tidaknya relasi pejabat di berbagai institusi, maka memang sudah seharusnya jadi tugas DPR.
"Jadi, jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antarpejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?" katanya.
Lucius menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan Komisi I DPR tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang seharusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.
Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.
"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?," katanya.
Menurut dia, jangan jadikan alasan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan.
Dia mengatakan memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan namun dalam pembicaraan anggaran, tidak sampai yang rahasia-rahasia itu karena pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umumnya saja.
"Komisi I harus punya tanggung jawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.
Lucius menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai dengan menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir.
“Kalau mitra membawa informasi rahasia, silakan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik agar publik paham alasan menutup rapat itu,” ujar Lucius.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari