jpnn.com - JAKARTA – Menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024, Kementerian Agama menyerahkan formasi CASN kepada seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia.
Total ada 110.553 formasi CASN 2024 di lingkup Kemenag, terdiri atas 20.772 CPNS dan 89.781 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
BACA JUGA: Bulan Depan PNS dan PPPK Gajian 2 Kali, Alhamdulillah
Formasi PPPK yang cukup besar diharapkan bisa mengakhiri polemik seputar non-ASN atau honorer.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
BACA JUGA: PPPK 2021 Terima SK Kenaikan Berkala, Sisa P1 Menangis Pilu
Sebagai contoh, pelibatan penyuluh agama dan penghulu untuk menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat.
“Misalnya penghulu bisa menekankan soal penanganan stunting ke calon pengantin. Kemudian penyuluh agama tentu saja harus terus intens mendorong moderasi beragama,” kata Anas, dikutip dari keterangan Humas KemenPAN-RB.
BACA JUGA: Guru PPPK Akhirnya Bisa Dapat TPG, Aturan Linieritas Dicabut
Plh. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim mengatakan, ekosistem birokrasi tidak boleh lagi klise dengan tumpukan kertasnya.
“Kementerian Agama diharapkan bisa merekrut talenta-talenta baru, agar birokrasi kita ke depannya semakin modern dan efisien,” kata Hakim.
Menciptakan birokrasi modern dan efisien merupakan salah satu poin utama dari arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2024.
Hakim menjelaskan, poin lainnya adalah pengadaan ASN fokus pada tenaga guru dan kesehatan.
Dalam hal ini, Kementerian Agama juga memiliki hal penting, yakni merekrut tenaga pengajar keagamaan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi keagamaan.
Dikatakan, dengan jumlah formasi PPPK yang besar, polemik tenaga non-ASN atau honorer diharapkan bisa segera terselesaikan.
Seperti arahan Presiden, penyelesaian masalah tenaga non-ASN harus menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan para non-ASN atau honorer, hindari pembengkakan anggaran, serta sesuai dengan regulasi yang ada.
Hakim juga mengingatkan agar Kementerian Agama dan satuan kerja dibawahnya untuk sebisa mungkin mengurangi rekrutmen pada jabatan yang akan terdampak transformasi digital. “Kita utamakan rekrut talenta digital,” tegas Hakim.
Pada acara tersebut, Sekjen Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani berpesan kepada seluruh satuan kerja Kementerian Agama agar bekerja maksimal dalam pengadaan CASN ini.
Dia meminta optimalisasi formasi yang dialokasikan untuk masing-masing satuan kerja.
“Pastikan formasi yang dialokasikan dapat terpenuhi. Hindari fraud dan optimalkan seluruh media untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel,” pesan Ali.
Ali mengungkapkan ciri khas ASN Kemenag ialah ASN yang moderat, ASN yang memiliki sikap toleran, anti terhadap kekerasan, akomodatif terhadap budaya, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.
Moderasi beragama tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
“Kita harus bersama-sama memberikan penguatan, termasuk pada proses Seleksi CASN (CPNS dan PPPK, red) di Tahun 2024 ini,” pungkas Ali. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu