Formasi PPPK 2021 Sedikit, Ada Daerah Mundur, Bu Titi Menginstruksikan Honorer K2 Melakukan Gerakan

Sabtu, 05 Juni 2021 – 16:02 WIB
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menginstruksikan honorer K2 melakukan gerakan menyikapi persoalan formasi PPPK 2021 yang sedikit. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 disinyalir terkendala dana.

Hal itu diduga menjadi penyebab satu demi satu daerah mundur melakukan rekrutmen PPPK 2021.

BACA JUGA: Reaksi Titi Purwaningsih Saat Didesak Honorer K2 Soal NIP dan SK PPPK Tak Kunjung Beres

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku sedih dengan kondisi ini.

"Sesuai prediksi saya. Kejadian di Kabupaten Merangin kini menjalar di Temanggung," kata Titi kepada JPNN.com, Sabtu (5/6).

BACA JUGA: Ada Kabar tidak Sedap Lagi untuk Guru Honorer Soal Pendaftaran PPPK 2021

Titi sangat menyayangkan penyebab mundurnya Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, dan Pemkab Temanggung, Jawa Tengah, akibat surat dari pemerintah pusat dalam hal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa anggaran gaji dan tunjangan PPPK 2021 ditanggung daerah.

Pemerintah daerah yang tadinya sudah semangat mengusulkan kebutuhan PPPK sebanyak-banyaknya kini mundur, karena adanya ketentuan gaji dan tunjangan dibebankan ke anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

BACA JUGA: Bu Sri Honorer K2 Kaget Pagi-pagi Dihubungi Polisi, TNI, dan Pak Kadis, Ada Apa?

"Sedih saya melihat realitas ini karena harapan honorer K2 ada di rekrutmen kali ini," ungkap Bu Titi, panggilan akrab Titi Purwaningsih.

Atas kondisi tersebut, Titi memberikan instruksi kepada seluruh honorer K2 untuk melakukan gerakan.

Sebagai langkah pertama, Titi mengaku akan melakukan rapat pengurus inti malam ini.

Rapat akan dilanjutkan Minggu (6/6) dengan seluruh kooordinator wilayah PHK2I.

"Rapat ini akan menentukan langkah ke depan bagaimana menghadapi hal ini," ujar Bu Titi.

Dia menambahlkan pemda tidak akan membatalkan rekrutmen PPPK tahun ini bila anggarannya ditanggung pemerintah pusat.

Sebab, hanya daerah yang pendapatan asli daerah atau PAD-nya besar saja sanggup menggaji PPPK.

Guru PPPK di Banjarnegara ini kecewa karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan gembar-gembor pemerintah selama ini.

"Kuota satu juta PPPK hanya besar di omongan. Kalau saya prediksi maksimal formasi PPPK tahun ini 250 ribu, enggak akan lebih dari itu, karena mau ambil anggaran dari mana," kata Bu Titi. (esy/jpnn)

 

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler