jpnn.com - JAKARTA - Ketua Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut mengatakan pihaknya siap mengawal dan mendukung program keberlanjutan dan lingkungan yang digagas tiga pasangan calon presiden pada Pemilu 2024.
Forum CSR Indonesia merupakan organisasi sosial yang merupakan mitra strategis pemerintah serta berbagai kalangan baik dunia usaha, BUMN, BUMD, yayasan, universitas dan NGOs.
BACA JUGA: Wakapolda Jabar Ingatkan Personel soal Potensi Gangguan pada Pemilu 2024
"Sebagai mitra strategis pemerintah sudah tentu kami siap mengawal dan mendukung program keberlanjutan dari paslon yang akan terpilih seusai visi misi yang mereka ajukan pada debat kemarin," ujar kata Mahir dalam keterangannya, diterima Rabu (31/1).
Mahir lantas memaparkan beberapa catatan dari debat Pilpres 2024 terkait lingkungan.
BACA JUGA: Dampingi Mahfud MD, Hary Tanoe: Kegiatan Selawatan Bermakna Baik, Masyarakat Lebih Damai
Antara lain terkait gagasan menjadikan desa sebagai titik tumpu pembangunan yang dilontarkan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.
Mahir menilai merupakan pendekatan yang sangat tepat sebagai solusi pembangunan Indonesia lebih merata.
BACA JUGA: Ini Alasan Airlangga Makin Yakin Golkar Pemenang Pemilu di Jabar
“Siapapun yang nanti menang dan berkuasa, bisa menjadikan program desa wisata yang diinisiasi pemerintah sekarang sebagai role model pembangunan desa meski dalam berbagai hal masih perlu penyempurnaan," ucapnya.
Mahir mencontohkan salah satu desa wisata yang berhasil adalah desa Panglipuran di Bali. Desa ini meningkatkan pendapatan dari Rp 15 miliar di 2022 (di masa pandemi Covid 19) menjadi Rp 25 miliar.
Contoh lain Desa Kepanrame di Mojokerto yang sempat disinggung Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di dalam debat.
Hampir mayoritas warga yang tinggal di sana memiliki saham atas desa tersebut, sehingga tergerak ikut membangun desa wisata yang menjadi salah satu sumber penghasilan.
"Namun, implementasi gagasan pasangan cawapres nomor 2 akan menghadapi PR besar karena banyak desa yang masih memiliki keterbatasan sumber daya.
Baik sumber daya manusia, teknologi, maupun sumber daya alam.
Statemen lain yang cukup menarik perhatian Forum CSR Indonesia adalah prinsip etika lingkungan dan aspek keadilan.
Menurut Mahir statemen Cawapres nomor 3 Profesor Mahfud MD sangat penting dilaksanakan. Yakni, pemerintah wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum.
“Lingkungan hidup harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan dapat dikuasakan untuk diwakili memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Dengan demikian, siapapun termasuk aktivis lingkungan, berhak maju di hadapan hukum untuk memperjuangkan hak asasi alam yang dirampas semena-mena,” ucapnya.
Menurut Mahir, putusan yang keluar semasa Mahfud menjabat sebagai Ketua MK tersebut sangat penting dalam perjuangan menegakkan hak asasi alam.
Lebih lanjut Mahir juga menyoroti klaim yang dilontarkan Gibran bahwa masalah zaman now hanya bisa diatasi dengan solusi zaman now.
Menurutnya, masalah perubahan iklim mungkin dapat diselesaikan dengan solusi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi gas emisi rumah kaca.
Namun, akan lebih tepat jika dikombinasikan dengan strategi zaman old berupa penanaman pohon untuk menyerap CO2 di atmosfer.
“Pada intinya, hal terpenting dalam penyelesaian masalah ekologis adalah komitmen dan kolaborasi, serta konsep yang menyeluruh, bukan parsial," katanya.
Mahir lantas mengajak semua yang terlibat dalam hajat kebangsaan mengamini ajakan Cawapres Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama 'Tobat Ekologis'.
Menurutnya, hal ini merupakan anjuran Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si’ di tahun 2015 lalu.
"Konsep tobat ekologis mengacu pada proses pengakuan manusia atas kontribusi mereka terhadap kerusakan lingkungan dan tindakan untuk menyembuhkan dan memperbaikinya. Tobat ekologis mengajak semua pihak kritis dalam cara berpikir dan bertindak tentang lingkungan,” kata Mahir.
Sementara itu Sekjen Forum CSR Indonesia Rio Zakarias Widyandaru menilai secara umum gagasan peserta Debat Keempat Pilpres 2024 sebenarnya memiliki irisan dengan berbagai inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah periode sekarang.
Diakui atau tidak, selama sepuluh tahun terakhir ada cukup banyak kebijakan pemerintah yang ditelurkan terkait dengan pembangunan sosial dan lingkungan berkelanjutan.
Misalnya, di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai banyak kebijakan keuangan berkelanjutan. Seperti Green Bond, Green Taxonomy hingga SDGs Bond.
Di Kementerian BUMN ada peraturan menteri mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada program penilaian peringkat kinerja perusahaan.
Kemudian, di Kementerian ESDM ada keputusan menteri mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Indonesia juga ikut dalam komitmen penurunan emisi karbon yang tertuang dalam dokumen NDC (dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). (gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Qodari: Mayoritas Pemilih Inginkan Pilpres 2024 Sekali Putaran
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang