jpnn.com, JAKARTA - Forum-forum honorer se-Indonesia bersama PB PGRI melakukan pertemuan dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani.
Pertemuan di Malang pada 20 Desember 2023 itu, menurut Ketua Forum Honorer Provinsi Bengkulu Yusak dilatarbelakangi oleh persoalan pegawai tidak tetap (PTT), tenaga kependidikan (tendik), dan guru tidak tetap (GTT) yang belum kunjung selesai. Kondisinya, bahkan makin hari kian bergejolak.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Syarat CPNS 2024 Sudah Keluar, 1,6 Juta Honorer K2 jadi Prioritas, Langsung?
"Memprihatinkan keadaan dunia pendidikan kita sekarang ini. Walaupun sudah berganti presiden, ganti menteri, ganti kepala daerah, tetapi persoalan honorer tak kunjung selesai," terang Yusak kepada JPNN.com, Jumat (22/12).
Dia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dihadiri Dirjen Nunuk, Ketum PB PGRI Teguh Sumarno dan ketua-ketua forum honorer baik GTT, PTT, tendik.
BACA JUGA: Kasus Honorer Fiktif di Kepri, Pengamat: Gubernur Ansar Tak Bisa Lepas Tangan
"Kami yang hadir lebih dari 100 orang mewakili 34 provinsi, minus 4 provinsi, yakni Papua dan Sulawesi," ujar Ketua Honorer PGRI Pusat M. Yudha.
Dia mengatakan sudah banyak forum honorer maupun organisasi guru menyampaikan aspirasi mengenai masalah honorer. Namun, persoalan ini tidak selesai-selesai juga.
Itu sebabnya, pertemuan ini menjadi angin segar bagi GTT dan PTT/Tendik untuk mendapatkan kejelasan soal dan kesejahteraan honorer.
Yudha mengeklaim semua berkat kerja sama antarketua-ketua forum honorer bersama Pengurus PB PGRI yang baru.
"Saya mewakili honorer, sangat berterima kasih kepada pengurus PB PGRI yang baru, telah mendampingi dan mempertemukan kami dengan Ibu Dirjen Nunuk," tegas Yusak.
Dalam pertemuan tersebut ada lima kesepakatan/kesimpulan bersama, yaitu:
1. Dirjen Nunuk Suryani mengakui bahwa pemerintah memang di tahap awal pelaksanaan program kebijakan PPPK, masih memprioritaskan agenda pengangkatan 1 juta guru PPPK, sehingga belum ada kesempatan untuk PTT/tendik.
2. Ketua Forum Honorer yang diwakili Yusak menekankan pentingnya pembukaan formasi untuk PTT/Tendik yang belum tersentuh kebijakan.
Dirjen Nunuk merespons bahwa akan diakomodasi pada 2024, sesuai amanat UU ASN. PTT/tendik akan diselesaikan tahun depan, karena tidak boleh ada lagi honorer.
Dirjen Nunuk meminta agar para pejuang ASN menyampaikan desakan ini kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar bisa memahami keadaan yang sebenarnya tentang keberadaan PTT/Tendik.
3. Pengurus PB PGRI menyatakan akan memprioritaskan program kerjanya untuk mendampingi Forum Honorer Indonesia untuk menyelesaikan persoalan honorer baik GTT maupun PTT/Tendik.
Oleh karena itu, PB PGRI mengharapkan pembentukan kepengurusan honorer PGRI baik secara nasional, provinsi serta tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
4. Pengurus Forum-forum honorer Indonesia, sepakat memberikan dukungan kepada pengurus baru PB PGRI 2023-2028 pimpinan H. Teguh Sumarno.
5. Honorer PGRI bersama-sama PB PGRI akan mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti KemenPAN-RB, Kemendikbudristek, BKN, DPR RI dan Presiden Joko Widodo. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad